Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini (kiri) dan Zahrul Azhar Asumta (kanan) menyapa pendukungnya saat debat kedua Pilkada Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/11/2024). ANTARA FOTO/Moch Asim/nym/aa.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini- Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) berjanji akan memberikan subsidi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi nelayan di Jawa Timur.
“Nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jawa Timur. Oleh karena itu, saya tidak akan menarik PNPB untuk nelayan. Kalau pemerintah pusat mau menarik PNBP dari nelayan, kami yang miskin. Maka, kami akan membayar untuk nelayan,” kata Risma pada debat publik kedua di Grand City Surabaya, Minggu.
Risma menjawab atas pertanyaan mengenai solusi izin pemanfaatan laut sejauh 2 mil yang seharusnya kewenangan pemerintah provinsi, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri 28/2021 yang berisi perizinan dan PNBP-nya jadi kewenangan kementerian.
Dengan memberikan subsidi PNBP dan memberi fasilitasi, menurut dia, bisa meningkatkan nilai tukar nelayan lebih tinggi dan tidak perlu direpotkan dengan beban membayar yang sebetulnya tak terlalu besar.
“Oleh karena itu, kami lakukan bagaimana memberi insentif supaya mereka keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Risma, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Debat kali ini bertema Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur.
Di dalamnya terdapat delapan daftar subtema, mulai budaya dan birokrasi modern, inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik transparan, inklusif dan berkeadilan.
Subtema lainnya, yakni partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat, harmonisasi produk hukum daerah meaningful participation, dan optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah.
Subtema berikutnya adalah tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman serta mitigasi bencana dan bantuan sosial yang berkeadilan.