Tantangan nasionalisme di tengah gempuran tagar #KaburAjaDulu

Tantangan nasionalisme di tengah gempuran tagar #KaburAjaDulu

Menteri Karding dalam Rapat Kerja Bersama KP2MI Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025)

 Tagar #KaburAjaDulu yang dalam beberapa hari terakhir sempat bertengger sebagai topik paling tren di linimasa, jika direnungi lebih dalam, bukan sekadar kelakar anak muda yang jenuh, melainkan sebuah alarm sosial yang memantulkan keresahan kolektif.

Sebenarnya, ini memang bukan tren iseng, juga bukan sekadar candaan sambil lalu. Melainkan refleksi generasi yang mendapati negeri tempatnya lahir dianggapnya tak cukup menjanjikan masa depan yang cerah.

Jadi ini bukan soal kabur melainkan soal harapan yang mulai memudar atau kekecewaan yang sangat dalam.

Padahal di era digital yang penuh distraksi, sulit bagi sebuah bahasan atau wacana untuk bertahan lebih dari satu pekan.

Tapi #KaburAjaDulu bertahan, mengakar dalam percakapan, merayapi ruang-ruang diskusi.

Mengapa? Sebab ini bukan sekadar urusan ekonomi yang sedang lesu, melainkan sebuah rasa frustrasi mendalam terhadap arah kebijakan negara.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan fenomena #KaburAjaDulu bisa saja muncul di kalangan anak muda Indonesia saat ini karena dipengaruhi oleh sikap semangat kebangsaan yang mulai goyah akibat keresahan mereka terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri.

Anak-anak muda juga melihat peluang di luar Indonesia lebih menggiurkan, misalnya tawaran memulai hidup baru di Jepang atau Kanada. Bukan karena mereka tak cinta negeri atau tak nasionalis, bukan karena mereka malas berjuang di negeri sendiri.

Tetapi, mari jujur bahwa sistem yang seharusnya menopang malah kerap menyesakkan. Pendidikan tak terakses bebas, lapangan kerja semakin sempit, upah rendah, harga properti semakin tak terjangkau, dan meritokrasi masih sering dikalahkan oleh nepotisme. Akhirnya, muncul pertanyaan, “Kalau di tempat lain lebih menjanjikan, kenapa tidak?”

Sebuah survei yang dilakukan oleh JobStreet berjudul “Decoding Global Talent 2024: Tren Mobilitas Pekerja” mengungkapkan bahwa 67 persen orang Indonesia berminat untuk bekerja di luar negeri pada tahun 2023.

Alasan utama yang mendorong minat ini antara lain faktor ekonomi, pengembangan karier, kualitas hidup, serta keinginan untuk meningkatkan pengalaman dan jaringan global melalui lingkungan multikultural.

Padahal dulu, semua sering mencibir mereka yang memilih pergi. Diaspora dianggap bentuk pengkhianatan. Kini, justru yang bertahan sering dipertanyakan, “Kamu yakin masih mau di sini?”

Fenomena ini bukan sekadar ekspresi iseng, melainkan bentuk soft protest. Ada banyak cara orang mengekspresikan ketidakpuasan di antaranya turun ke jalan, mengisi petisi, hingga memilih untuk diam dan pergi. Yang terakhir ini justru lebih berbahaya. Jika yang terbaik memilih hengkang, siapa yang akan tersisa?

Lantas, solusi apa yang bisa dilakukan? Mungkin inilah saatnya negara melakukan audit besar-besaran terhadap kebijakan yang membuat generasi mudanya lebih memilih angkat kaki. Sederhananya, orang akan bertahan jika mereka melihat masa depan di sini.


Membangun harapan

Tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial setelah banyak masyarakat yang sedang bekerja di luar negeri menyarankan netizen untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar Indonesia.

Tren tersebut meluas setelah sejumlah pihak menyebutkan banyak keuntungan bekerja di luar negeri, termasuk mendapatkan upah yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding sendiri mendorong peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI) ketika merespons tren #KaburAjaDulu di media sosial.

Karding menganggap tren yang menyoroti tentang menariknya peluang kerja di luar negeri tersebut sebagai hal positif.

Namun, dia menekankan tentang perlunya bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sebelum memilih untuk bekerja di luar negeri. “Dengan catatan, masyarakat yang memiliki keinginan (untuk) terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya,” kata dia.

Namun di luar itu, negeri ini sudah saatnya membangun kembali harapan agar tidak terlanjur memudar. Beberapa hal yang semestinya dilakukan di antaranya dengan mereformasi sistem ekonomi yang harus lebih konkret.

Wacana hilirisasi dan industri kreatif memang menjanjikan, tetapi jika kesempatan tetap dimonopoli segelintir orang, efeknya tak akan terasa luas.

Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar membuka akses bagi anak muda untuk berdaya. Subsidi pendidikan bukan hanya untuk yang pintar, tetapi juga yang potensial.

Keterbukaan pasar tenaga kerja harus lebih luas agar kesempatan lebih merata. Dan yang terpenting, sistem yang menghargai keahlian, bukan koneksi.

Kemudian, negeri ini perlu mengoreksi budaya kerja. Negara maju menawarkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, sementara di sini, kerap kali lembur tanpa batas dianggap dedikasi.

Gaji tinggi di luar negeri bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem yang lebih menghargai tenaga kerja. Jika ingin anak muda bertahan, maka sudah saatnya menyusun sistem kerja yang adil dan manusiawi.

Selanjutnya, pemerintah harus berani mengakui jika ada kebijakan yang tak tepat sasaran maka harus segera ditata ulang. Generasi ini tumbuh dengan internet, mereka membaca, mereka membandingkan.

Janji kosong tidak lagi laku dijual. Dibutuhkan kebijakan konkret yang bisa dirasakan dampaknya secara langsung, bukan sekadar wacana di atas kertas.

Lalu, jika negara ingin mempertahankan bakat-bakat terbaik, tawarkan saja insentif. Banyak negara sudah melakukannya, beasiswa berbasis keterampilan yang diikuti dengan kontrak kerja, bantuan modal usaha dengan regulasi yang transparan, hingga reformasi pajak bagi profesional muda.

Ini bukan sekadar insentif ekonomi, tetapi juga membangun ikatan emosional antara warga dan negaranya.

Terakhir, semua perlu membangun narasi baru tentang harapan. #KaburAjaDulu adalah cerminan dari keputusasaan.

Jika ingin mengubahnya, bangsa ini butuh cerita baru bahwa bertahan di negeri ini bukan hukuman, tetapi sebuah kesempatan.

Fenomena ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan retorika optimisme semu. Anak muda bukan anti-nasionalis. Mereka justru sangat peduli. Namun, mereka juga realistis. Jika ingin mereka bertahan, beri mereka alasan yang kuat.

Sebab jika tidak, jangan salahkan mereka yang memilih pergi. Yang harus dibangun adalah sistem yang membuat mereka ingin tinggal dan membangun negeri dengan nasionalisme yang tinggi.

Harga pangan Senin: Bawang merah Rp33.250/kg, cabai rawit Rp54.250/kg

Harga pangan Senin: Bawang merah Rp33.250/kg, cabai rawit Rp54.250/kg

lustrasi – Pedagang melayani pembeli bawang merah di pasar tradisional Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (8/6/2022).

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, bawang merah di harga Rp33.250 per kilogram dan cabai rawit merah Rp54.250 per kg, di Senin pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Senin pukul 09.40 WIB, selain bawang merah dan cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp41.250 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp13.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp12.500 per kg; beras kualitas medium I Rp14.400 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp13.900 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.550 per kg; dan beras kualitas super II Rp14.650 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp35.000 per kg; cabai merah keriting Rp37.500 per kg; dan cabai rawit hijau Rp31.250 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp32.750 per kg; sedangkan daging sapi kualitas I Rp120.000 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp113.750 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.400 per kg; gula pasir lokal Rp17.900 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.650 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp19.650 per kg; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp18.650 per kg

kas138

Prabowo tak suka ada yang cela Megawati

Prabowo tak suka ada yang cela Megawati

Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025)

Presiden RI Prabowo Subianto memuji jasa dari para Presiden pendahulu yang telah memimpin Indonesia sebelum dirinya dan menyebutkan jasa mereka sebagai pondasi yang baik dalam membangun dan menciptakan kemakmuran bangsa, karena itu Prabowo pun tak suka bila ada yang mencela Megawati yang merupakan presiden wanita pertama itu.

Dalam acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa jasa besar para Presiden terdahulu layak diapresiasi, tak terkecuali untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Mega, saya akui, Ibu Mega banyak jasa dan keberhasilannya untuk republik ini. Saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega ke saya, saya nggak suka ada yang jelek-jelekin Bu Mega karena saya mengerti apa yang beliau buat untuk republik ini,” kata Prabowo.

Kepada para kader partainya, Prabowo berpesan agar dapat selalu menghormati dan melihat kebaikan dari suatu kepemimpinan yang berlangsung.

Menurutnya, setiap pemimpin yang telah dipercaya untuk mengatur dan mengurus Indonesia di setiap periode selalu mengupayakan hal terbaik untuk mewujudkan kemakmuran bangsa.

Prabowo kemudian menjelaskan setiap pemimpin di masanya memiliki peranan yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain dam mengibaratkannya seperti proses membangun rumah.

“Ibarat kita bangun rumah, Bung Karno itu bangun pagar, Pak Harto membangun, dan seterusnya Pak Habibie, Gus Dur,” katanya.

Tak lupa Prabowo menyinggung, perjuangan merawat RI dilanjutkan oleh sosok Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 RI.

Selanjutnya, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang setelahnya selama 10 tahun memimpin berhasil menghadapi beragam krisis mulai dari konflik bencana alam hingga krisis keuangan.

Tak tertinggal jasa Joko Widodo yang juga mulai merancang program-program keberlanjutan yang diharapkan semakin menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menilai meski ada kekurangan atau kesalahan dalam kepemimpinan itu, tetap saja para pemimpin di setiap masanya itu berupaya untuk menjaga keberlangsungan RI bagi seluruh rakyat.

“Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk warga Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu bukan kita lupakan atau bukan kita tidak mau belajar. Dari kekurangan itu justru kita harus belajar, supaya kita meningkat,” ujar Prabowo.

Polri masih tunggu hasil uji labfor terkait kasus pagar laut Tangerang

Polri masih tunggu hasil uji labfor terkait kasus pagar laut Tangerang

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025)

 Bareskrim Polri menyatakan masih menunggu hasil uji laboratorium forensik (labfor) dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

“Hanya tinggal pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja ini secara saintifik akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji labfor,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Adapun tahapan pemeriksaan saksi, kata dia, sudah selesai dilakukan dengan memeriksa 44 saksi, salah satunya adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

“Untuk proses yang di Kohod, saat ini kita sudah memeriksa semua. Tinggal kita memformalkan terkait hasil uji labfor. Jadi, kita sudah tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi,” ucapnya.

Nantinya, hasil labfor akan menunjukkan absah atau tidaknya SHGB dan SHM yang menjadi objek penyidikan kasus ini serta akan menjadi bahan untuk melanjutkan ke tahapan gelar perkara.

“Kemungkinan dalam beberapa hari ini dari labfor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kami segera bisa menentukan apakah sudah bisa untuk penetapan tersangka atau tidak,” ujarnya.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya.

Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada Senin (10/2), disita pula sejumlah barang bukti yang antara lain berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.

Lalu, penyidik menyita beberapa lembar kertas salinan bangunan baru atas nama pemilik yang terdiri dari beberapa orang, tiga lembar surat keputusan kepala desa, catatan rekapitulasi permohonan dana transaksi serta beberapa rekening.

Lebih lanjut, penyidik juga menyita sisa-sisa kertas yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen karena identik dengan bahan kertas yang digunakan untuk warkat.

Harga pangan di Jumat, cabai rawit merah tembus Rp70.900/kg

Harga pangan di Jumat, cabai rawit merah tembus Rp70.900/kg

Seorang pedagang cabai rawit melayani pembeli di pasar Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo.

 Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, salah satunya cabai rawit merah yang tembus di harga Rp70.900 per kilogram di Jumat pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Jumat pukul 09.30 WIB, selain cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.300 per kg dan bawang putih Rp43.550 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp12.950 per kg, beras kualitas bawah II Rp12.400 per kg, dan beras kualitas medium I Rp14.600 per kg.

Begitupun beras kualitas medium II di harga Rp14.250 pr kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.350 per kg dan beras kualitas super II Rp15.350 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp45.150 per kg, cabai merah keriting Rp44.050 per kg, dan cabai rawit hijau Rp61.150 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp28.450 per kg, sedangkan daging sapi kualitas I Rp128.350 per kg dan daging sapi kualitas II di harga Rp127.500 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp18.100 per kg dan gula pasir lokal Rp18.700 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.250 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp21.400 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.850 per kg.

Selain itu, PIHPS juga mencatat harga komoditas telur ayam ras di harga Rp28.850 per kg.

Polda Kalsel sita 33 kilogram sabu-sabu jaringan Fredy Pratama

Polda Kalsel sita 33 kilogram sabu-sabu jaringan Fredy Pratama

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya didampingi Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien menunjukkan barang bukti yang disita dari jaringan Fredy Pratama

 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditresnarkoba Polda Kalsel) berhasil menyita 33 kilogram sabu-sabu jaringan Fredy Pratama yang diselundupkan ke Banjarmasin dari Kalimantan Barat.

“Tiga orang ditangkap berperan sebagai kurir yakni BS, SN dan DI,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya di Banjarmasin, Rabu.

Pengungkapan ini merupakan joint operation dengan Bareskrim yang terus berupaya memonitor pergerakan jaringan Fredy Pratama di Indonesia.

Kelana menjelaskan awalnya diterima informasi masyarakat adanya rencana pengiriman sabu-sabu dalam jumlah besar dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Hasil koordinasi dengan Bareskrim diperkuat penerapan metode analisis ilmiah, didapat ciri-ciri mobil yang dikendarai untuk membawa narkotika.

Tim lapangan yang dipimpin Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien membagi tugas anggotanya ke beberapa titik penghadangan termasuk di wilayah perbatasan di Kalimantan Tengah yang menjadi pintu masuk ke Kalsel.

Alhasil, kendaraan dengan ciri-ciri yang telah dikantongi akhirnya melintas di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 12, Kelurahan Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

Penghadangan tak berjalan mulus, pelaku sempat berupaya melarikan diri dan menabrak petugas.

Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya mobil pelaku menabrak mobil tronton pembawa alat berat sehingga mobil terhenti.

“Kami lakukan tindakan tegas dan terukur lantaran aksi pelaku telah membahayakan petugas dan pengguna jalan lainnya,” jelas Kelana.

Adapun barang bukti 33 kilogram sabu-sabu terbungkus dalam 31 paket kemasan teh Cina warna hijau.

Scientific analysis methods dilakukan secara profesional sehingga bisa mengungkap tindak pidana kriminal narkoba jaringan internasional lintas negara ini,” tambah Kelana mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan

BPBD Sambas: Empat desa masih terdampak banjir

BPBD Sambas: Empat desa masih terdampak banjir

Kondisi banjir di Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Rabu (12/2/2025)

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menyebutkan hingga saat ini masih ada empat desa yang terdampak banjir.

“Memasuki hari ke-22 sejak banjir di Kabupaten Sambas masih ada empat desa terdampak banjir. Sebelumnya total ada 47 desa yang terdampak banjir,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas Nisa Azwarita saat dihubungi di Sambas, Rabu.

Ia menyebutkan desa yang masih terdampak banjir yakni Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung dengan ketinggian air satu meter. Saat awal kejadian ketinggian air mencapai 3,2 meter.

Kemudian Desa Semanga dan Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung masing-masing dengan ketinggian air 1 meter dan 50 cm, serta Desa Sapak, Kecamatan Subah dengan ketinggian air 80 cm.

Menurut dia, Pemkab Sambas telah memperpanjang masa tanggap darurat menjadi hingga 20 Februari 2025 melalui SK Bupati Sambas No.27/BPBD/2025.

Pemkab Sambas juga menyalurkan 24 ton cadangan beras pemkab dan 50 ton cadangan beras provinsi. Kemudian dari BNPB telah memberikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk operasional Rp150 juta,peralatan berupa satu perahu karet kapasitas 10 orang dan mesin 40 HP sebagai sarana distribusi logistik, 150 paket sembako, 150 lembar selimut, 150 makanan siap saji, dan satu pompa alkon.

“Total bantuan telah diberikan kepada 11.638 KK atau 41.437 jiwa. Sedangkan yang belum mendapatkan bantuan ada 5.899 KK atau 20.257 jiwa. Hal itu perlu perhatian bersama,” kata dia.

Terkait penyebab di Kabupaten Sambas masih banjir sedangkan di kabupaten lainnya di Kalimantan Barat banjir telah surut, menurut dia, hal itu karena ada faktor air pasang dan kiriman banjir dari Kabupaten Bengkayang.

Faktor lainnya adalah sudah puluhan tahun sungainya tidak dinormalisasi. Ada tiga sungai yaitu Sungai Satai, Sungai Senyurai, dan Sungai Sepandak.

“Untuk normalisasi ketiga sungai tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujar dia.

“Entrepreneurial spirit” dan demokrasi ekonomi

"Entrepreneurial spirit" dan demokrasi ekonomi

Ilustrasi – Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

Ketika publik ramai memperbincangkan kasus pagar laut, muncul reaksi bahwa kasus itu tidak hanya terjadi di perairan Tangerang, tapi juga di berbagai daerah lain di Tanah Air.

Laksana puncak gunung es yang menjulang tinggi di tengah samudera, monopoli pemanfaatan ruang sebetulnya telah lama terpendam dan dibiarkan.

Kasus itu telah memberikan momentum untuk melakukan koreksi total terhadap penguasaan ruang darat dan laut di berbagai daerah oleh segelintir orang yang melanggengkan oligarki politik-ekonomi, termasuk monopoli lahan yang memangkas kawasan pertanian.

Sawah dan ladang yang dulunya menguning, kini berubah fungsi di banyak daerah. Petani semakin tergeser, bahkan merosot menjadi buruh tani, sementara setiap keluarga petani hanya memiliki tanah 0,5 hektare.

Padahal, menurut berbagai sumber, satu persen penduduk di lapisan teratas menguasai 75 persen lahan di negeri ini, sisanya 25 persen diperebutkan oleh 99 persen

penduduk.

Ketimpangan yang sangat mencolok itu adalah potret pengabaian demokrasi ekonomi. Padahal, bumi, air, dan kekayaan alam seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 konstitusi. Itu berarti, seharusnya UMKM dan koperasi diprioritaskan sebagai soko guru yang kuat bagi perekonomian nasional, cita-cita luhur para bapak bangsa kita yang disadari atau pun tidak, sedang dikhianati.

Paradigma meluasnya pembagian pendapatan perlu dibalik, untuk menumbuhkan perekonomian dari bawah, agar target pertumbuhan 8 persen yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto bisa dicapai secara berkualitas. Sebab target tersebut baru bisa berdampak jika menghadirkan keadilan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, mengatasi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menghapus kesenjangan sosial.

Perlu pula ada strategi baru untuk menutup kondisi hollow middle, dengan melahirkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi kelas menengah yang dapat memperkuat perekonomian dalam negeri.

Di era Presiden Prabowo kita perlu mulai beralih menjadi entrepreneurial society untuk menghadirkan pertumbuhan kualitatif yang menghapus jurang pemisah antara angka-angka statistik yang menghibur dan realitas kehidupan masyarakat yang menyedihkan.

Raymond Wen-Yuan Kao, professor emeritus di Ryerson University mengatakan, “It may take a revolution to gain political freedom, but it only needs entrepreneurship to gain economic freedom.” Dengan prinsip itu, maka kewirausahaan dapat menjadi mesin penggerak perubahan menuju kemandirian dan demokrasi ekonomi, termasuk menggerakkan masyarakat di 75.753 desa di Tanah Air untuk menghasilkan nilai tambah demi meningkatkan kesejahteraan.

Dalam bukunya berjudul “The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits”, C.K. Prahalad mengatakan bahwa korporasi besar pun dapat menimba manfaat dari pemberdayaan kaum miskin sebagai “pasar laten yang selama ini terlupakan”, namun dapat menyerap banyak produk dan jasa dari korporasi besar.

Profesor strategi korporasi pada Universitas Michigan itu juga mengatakan bahwa strategi demikian itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus mengentaskan kemiskinan, sehingga kaum tertinggal pun dapat memperoleh “perhatian yang bermartabat” dari sektor swasta besar, suatu keuntungan yang sering dinikmati hanya oleh kelas menegah dan atas.

Untuk merealisasikannya, maka tata kelola penguasaan lahan perlu disempurnakan secara berkeadilan agar tidak terjadi monopoli ruang yang merugikan rakyat. Maklumat Sultan Hamengkubowono IX pada 5 September 1945 bahwa “Takhta untuk rakyat, tanah untuk rakyat” itu masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang, bahwa kekuasaan dan Tanah Air Indonesia ini memang untuk seluruh rakyat.

Masih teringat ekonom terkenal asal Peru, Hernando de Soto, yang dalam bukunya “The Mystery of Capital dan The Other Path” menekankan perlunya merekam kegiatan ekonomi informal yang melibatkan UMKM di negara-negara berkembang. Ia mengadvokasi rekognisi legal terhadap hak milik tanah masyarakat golongan bawah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas demi mengentaskan kemiskinan, sebagai strategi pemerataan.

Paradigma baru tentang redistribusi aset yang dikemukakannya itu juga menyorot situasi dimana rakyat yang tadinya menjadi tuan tanah akhirnya berubah menjadi “pengemis yang duduk di atas periuk emas.” Tanahnya kaya, tapi rakyatnya miskin, dan tak ikut menikmati kekayaan negerinya, karena aset-aset mereka hanya “menjadi modal mati.”

Kondisi serupa itu juga terjadi di Indonesia, karena itu apabila entrepreneurial spirit dikembangkan, kelas menengah diperluas, koperasi diutamakan, dan UMKM diberdayakan, maka akan terjadi perubahan besar dalam struktur perekonomian kita, sehingga kelompok usaha besar hanya perlu beroperasi di sektor industri untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di semua daerah.

Selama ini UMKM dan koperasi tidak memiliki akses pasar dan pendanaan yang memadai, karena tidak berskala, sehingga tidak pula punya akses ke perbankan. Padahal, pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha milik rakyat akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi di semua daerah untuk menciptakan pemerataan secara berkelanjutan.

Konsep ekonomi kerakyatan seperti itu juga yang diadvokasi oleh Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bahwa dengan koperasi, maka banyak warga masyarakat dapat terlibat untuk membangun perekonomian dari bawah (bottom-up growth), terbalik secara diametral dari teori meluasnya pembagian pendapatan yang tidak pernah menjadi kenyataan itu, serta teori ekonomi liberal kapitalistik yang membatasi peluang masyarakat golongan bawah untuk memperbaiki nasib.

Di tengah samudera pasar bebas dunia, semestinya kita tidak perlu terkekang dan tunduk kepada setiap tekanan negara lain yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalistik, sebab hanya akan melumpuhkan pelaku ekonomi dalam negeri di tengah persaingan dunia yang cenderung menggunakan “hukum rimba”.

Lihat saja bagaimana Amerika Serikat bertikai dengan Kanada, Meksiko, dan China akibat kebijakan Presiden Donald Trump menaikkan tarif 25 persen terhadap produk ekspor mereka. Intisari dari perselisihan itu adalah tekad untuk mendahulukan kepentingan dalam negeri.

Kita dapat menarik pelajaran dari cara negara-negara itu membela kepentingan dalam negerinya masing-masing, dengan menggelorakan semangat “Indonesia First“. Perjanjian WTO pun bisa tidak dipatuhi ketika kepentingan dalam negeri diprioritaskan. Perlu kita mewaspadai eskalasi perang dagang tersebut yang dapat berakibat pada pemasukan devisa ekspor dan kinerja pelaku ekonomi dalam negeri.

Dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberdayakan pelaku ekonomi di semua daerah, tanpa mengorbankan eksistensi korporasi besar, serta kerja sama bisnis dan ekonomi dengan negara-negara lain, sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang perlu diciptakan untuk menghadirkan keadilan. Sebab absennya keadilan ekonomi, yang menyuburkan monopoli ruang, telah melahirkan oligarki ekonomi-politik yang menyayat hati rakyat.

Keberhasilan penataan ruang darat, laut, dan udara tidak diukur dari seberapa banyak ruang-ruang itu dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi di lapisan teratas piramida sosial, melainkan dari kenaikan taraf hidup masyarakat di lapisan bawah, termasuk kaum buruh, petani, nelayan serta pekerja-pekerja lainnya di berbagai daerah, yang masih merangkak di sektor informal. Ini bisa terjadi apabila kita menerapkan strategi pertumbuhan dari bawah agar terjadi pemerataan secara berkeadilan.

Satu contoh sederhana tentang pertumbuhan dari bawah itu dapat kita lihat di Selandia Baru yang sudah menghasilkan petani-petani sekelas pengusaha. Dalam suatu kunjungan ke sana, kita menemukan sejumlah petani yang sedang makan dan bersenang-senang di restoran Jepang. Di waktu luang, mereka pergi bermain golf. Dan para petani itu membiayai keluarganya yang bekerja di kota, bukan sebaliknya.

Dibutuhkan reorientasi strategi untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah, agar anak-cucu mereka tidak mengalami nasib seperti mereka. Sebab jika anak petani masih menjadi petani pula dan anak nelayan masih juga mengalami nasib seperti orang tuanya di berbagai daerah, itu berarti pertumbuhan dari bawah belum terjadi, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi belum terjadi.

Dengan latar belakang kontemplasi di atas, maka kasus besar yang kini mengusik perhatian masyarakat, pagar laut di perairan Tangerang, sepatutnya dijadikan pemicu untuk membongkar gunung es di samudera monopoli ruang yang semakin dinikmati kelompok ultra-kaya, tapi semakin pula menyayat rasa keadilan masyarakat yang kian lelah dan gelisah menyaksikan “pameran” ketidakadilan itu.

Presiden Prabowo diyakini tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Tampilnya Prabowo sebagai kepala negara juga memberikan sinyal tegas bahwa sudah berakhir masa-masa dimana aturan hukum bisa seenaknya direkayasa, disiasati, dan ditransaksikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Kalau benar hukum adalah panglima, maka mantan panglima Kostrad yang kini menjadi Presiden RI itu dapat bertindak tegas untuk menghapus monopoli di segala bidang, agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi miring di masyarakat.

Masyarakat telah menitipkan harapan besar di pundaknya untuk membangun Indonesia yang adil dan lebih sejahtera, dan kita tidak ingin harapan besar itu berubah menjadi mimpi besar di akhir masa jabatannya. Sebab ia mampu merealisasikannya.

*) Irman Gusman adalah Ketua DPD RI 2009-2016, senator RI

Elon Musk dan memudarnya kekuatan daya halus Amerika Serikat

Elon Musk dan memudarnya kekuatan daya halus Amerika Serikat

Ilustrasi – Bendera Amerika Serikat. 

Dalam sebuah wawancara yang biasanya jarang dilakukan oleh pemimpin lembaga spionase Rusia, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri (SVR) Rusia Sergey Naryshkin baru-baru ini menyatakan bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan kendali atas situasi global.

Wawancara yang dilakukan oleh kantor berita Rusia, RIA Novosti itu mengutip ucapan Naryshkin yang menyebutkan bahwa hegemoni lama yang diwakili AS secara bertahap tengah merosot dan kehilangan kendali.

Tentu saja, berbagai pihak dapat mengeluarkan argumen yang menentang penilaian Naryshkin, tetapi ada sejumlah peristiwa yang layak disorot di AS yang terkait dengan penilaian tersebut. Salah satu peristiwa itu adalah kontroversi penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang dilakukan oleh Elon Musk, miliarder yang kini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE).

Menurut cuitannya di akun X pada Ahad (2/2), Musk menyebut USAID sebagai “organisasi kriminal” yang sudah saatnya untuk “mati”.

USAID merupakan alat utama dalam kebijakan luar negeri AS dalam konteks, antara lain, memberikan bantuan kemanusiaan, mendorong demokrasi, dan mendukung pembangunan ekonomi di banyak negara. Dengan demikian, berbagai bentuk bantuan yang disalurkan oleh USAID dapat dikatakan sebagai bentuk membantu meningkatkan citra global AS serta memperkuat hubungan hubungan Paman Sam dengan negara lain.

Sedangkan DOGE itu dibentuk Presiden AS Donald Trump dengan tujuan memangkas pengeluaran federal untuk melakukan penghematan. Maka, USAID yang pada tahun fiskal 2023 mengelola dana lebih dari 40 miliar dolar AS merupakan target empuk DOGE.

Musk menyatakan penutupan USAID itu telah disetujui oleh Presiden Trump, serta dia juga mengunggah di X bahwa tujuannya adalah menghentikan agar uang pajak warga AS “tidak dicuri karena sampah dan penipuan”.

Bila bantuan yang diberikan oleh USAID dapat dikategorikan sebagai “sampah dan penipuan”, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan soft power (daya halus) AS juga sedang tergerus. Hal ini karena daya halus suatu negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui cara-cara nonkoersif, seperti budaya, diplomasi, dan bantuan pembangunan.

Dengan terhentinya bantuan dari USAID kepada sejumlah negara, maka dapat dipastikan bahwa kemampuan daya halus AS juga akan memudar. Hal ini juga membuka berbagai upaya dari negara pesaing AS (baca: China) untuk dapat menggelontorkan bantuan lebih banyak dan menunjukkan kekuatan daya halus mereka di tengah merosotnya bantuan AS.

Selain penutupan USAID, Elon Musk melalui akun media sosial DOGE juga mengatakan telah menghemat lebih dari 1 miliar dolar AS dengan membatalkan kontrak terkait program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI). Berbagai program DEI dirancang untuk mendorong keadilan, keterwakilan, dan peluang bagi orang-orang dari berbagai latar belakang di berbagai sektor, termasuk di beragam tempat kerja, bidang pendidikan, sektor pemerintahan, dan banyak lagi jenisnya.

Dalam beberapa kasus, program DEI mungkin terkait dengan kebijakan tindakan afirmatif yang bertujuan untuk memperbaiki diskriminasi di masa lalu dengan memberikan preferensi atau dukungan tambahan kepada kelompok yang kurang terwakili.

Namun, langkah tersebut berbeda dengan kesalahpahaman bahwa DEI adalah kuota untuk kelompok minoritas, karena DEI kerap melibatkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman pelamar.

DEI sejalan dengan kebijakan pemerintahan AS yang kerap mempromosikan cita-cita demokrasi, HAM, dan kesetaraan secara global, karena isi dari program DEI sedikit banyak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dengan berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusi secara domestik, serta mendukung upaya serupa di luar negeri, AS dapat meningkatkan reputasi globalnya sebagai masyarakat yang progresif dan inklusif.

Untuk itu, inisiatif DEI juga sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatan daya halus AS, meskipun dalam bentuk pengaruh yang lebih tidak langsung dibandingkan dengan mekanisme tradisional lainnya seperti bantuan luar negeri dan diplomasi. Pembatalan kontrak kerja yang terkait dengan program DEI juga sedikit banyak juga akan berpengaruh kepada potensi daya halus yang dimiliki AS.

Dampak penutupan program DEI berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra internasional AS, antara lain adanya persepsi global bahwa AS inkonsisten sebagai model nilai-nilai progresif, khususnya seputar HAM dan kesetaraan. Selain itu, dengan menunjukkan sikap anti-DEI juga akan dapat melemahkan otoritas moral AS dalam isu-isu seperti hak-hak sipil dan demokrasi, terutama di negara-negara yang mendukung inisiatif DEI, yang banyak di antaranya adalah sekutu AS, terutama di negara-negara Eropa.

Tidak hanya persoalan sehubungan USAID dan DEI, Elon Musk juga mendapat sorotan dari sejumlah tokoh oposisi dari Partai Demokrat AS seperti Senator Elizabeth Warren yang telah menyuarakan kekhawatiran atas Musk dan stafnya yang memaksa masuk ke sistem pembayaran pemerintah federal AS. Pasalnya, sistem itu bersifat sensitif karena menyangkut informasi data pribadi jutaan warga AS.

Warren memperingatkan bahwa sistem yang memastikan berbagai hal seperti cek Jaminan Sosial dan pembayaran Medicare (semacam BPJS Kesehatan di AS) telah diambil alih oleh Musk.

“Elon baru saja mengambil kendali seluruh sistem pembayaran itu, menuntut kekuasaan untuk menyalakannya bagi teman-temannya atau mematikannya untuk siapa pun yang tidak dia sukai. Seorang laki-laki memutuskan siapa yang dibayar dan siapa yang tidak. Itu bukan hukumnya, tapi itulah kenyataannya,” papar Warren.

Bukan hanya terkait dengan pembayaran dari pemerintah federal yang berada dalam kendali Elon Musk, Warren juga memperingatkan bahwa miliarder itu kini memiliki akses penuh kepada berbagai informasi keuangan pribadi warga AS, sehingga berpotensi untuk menyalahgunakan semua informasi itu, baik untuk meningkatkan keuangannya atau memperluas kuasa politiknya.

Senada dengan Warren, sejumlah kritik terhadap berbagai langkah kontroversi Musk menyatatakan bahwa perusahaan milik Musk seperti SpaceX, yang telah menerima miliaran dolar hasil kontrak dengan pemerintah AS, juga ke depannya bisa terlibat dalam sejumlah proyek melalui DOGE yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan bisnis pribadi sang miliarder.

Keuntungan finansial strategis

Profesor Politik dan Ekonomi Intenasional di Middlebury College Vermont, AS, Allison Stanger dalam artikel di laman media nirlaba The Conversation berpendapat bahwa motivasi mendalam yang mendorong keterlibatan Musk dalam pemerintah AS sepertinya tidak sepenuhnya bersifat altruistik, tetapi harus dilihat dari aspek kerajaan bisnisnya yang sangat besar.

Stanger mengingatkan berbagai pihak bahwa dengan akses ke sistem pemerintahan AS yang sensitif hingga masih ketidakjelasannya peran DOGE hingga saat ini, telah membuat Musk mendapatkan keuntungan finansial dan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya baik untuk dirinya sendiri maupun perusahaannya, termasuk Tesla dan SpaceX.

Pakar politik ekonomi AS itu menyatakan, dalam peran barunya di pemerintahan Trump, Musk dinilai dapat membongkar kinerja berbagai lembaga pemerintah yang selama ini membatasi bisnisnya, sehingga DOGE dapat menjadi wahana untuk melemahkan semua mekanisme pengawasan yang selama ini dilakukan AS terhadap bisnis Musk, dengan dalih berkedok kebijakan “efisiensi” atau penghematan anggaran.

Stanger menyatakan, aspek yang paling buruk dari kepemimpinan Musk di DOGE adalah aksesnya terhadap berbagai data yang dimiliki pemerintah AS, yang mencakup informasi rekening bank, nomor Jaminan Sosial, dan dokumen pajak penghasilan. Para staf Musk juga disebut memiliki kemampuan untuk mengubah perangkat lunak, data, transaksi, dan catatan sistem terhadap berbagai salinan informasi pribadi paling sensitif di AS itu.

Menurut Stanger, semua hal itu bukan spekulasi tetapi dampak pemikiran logis dari otoritas DOGE yang dikombinasikan dengan perilaku Musk selama ini. Bahkan, berbagai kritikus menyamakan langkah Musk dengan kudeta besar-besaran dari pihak korporasi.

Memang masih belum jelas bagaimana ke depannya gegap gempita kontroversi kebijakan “efisiensi/penghematan” yang dilakukan Musk. Namun, kekuatan daya halus yang dimiliki oleh AS di mata para sekutunya berpotensi dapat dipastikan akan terus memudar dan kerja sama tingkat global AS juga akan dipertanyakan.

Bila kekuatan daya halus Paman Sam melemah, maka sejumlah pihak yang akan paling diuntungkan adalah China yang selama ini telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam perdagangan, infrastruktur, dan investasi.

Sementara itu, Uni Eropa dinilai dapat mengisi kekosongan diplomatik dan HAM yang selama ini diarahkan oleh AS, sementara Rusia dapat meningkatkan manuver geopolitiknya.

Sedangkan, Negara-negara Selatan Global kemungkinan akan lebih mengandalkan China atau kekuatan regional untuk mendapatkan dukungan. Tidak hanya para negara, para aktor non-negara seperti sejumlah raksasa teknologi hingga LSM yang kuat di tingkat internasional dapat pula ke depannya menjadi lebih berpengaruh dalam membentuk budaya dan kebijakan global.

Dengan demikian, hilangnya kekuatan daya halus AS kemungkinan akan mengarah pada terciptanya dunia multipolar di mana tidak ada satu negara pun yang memiliki pengaruh dominan seperti AS pada abad ke-20 lalu. Namun berbagai poros kekuatan, yang masing-masing memiliki prioritasnya sendiri, akan bersaing untuk membentuk norma dan institusi global.

KemenPANRB mengaku telah terapkan kerja fleksibel sejak COVID-19

KemenPANRB mengaku telah terapkan kerja fleksibel sejak COVID-19

Ilustrasi – Gaya hidup WFA (work from anywhere) membuat seseorang selalu menatap layar di mana pun berada, termasuk dalam perjalanan kereta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengaku telah menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (flexible working arrangement/FWA) sejak pandemi COVID-19 melanda di Tanah Air.

Hal tersebut merespons kebijakan beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengimplementasikan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk menghemat anggaran.

“Kementerian PANRB telah menerapkan kebijakan fleksibilitas dalam bekerja secara internal pascapandemi COVID-19, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” ujar Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Mohammad Avverouce saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Pada fleksibilitas lokasi, dia memerinci pengaturan fleksibilitas dalam melaksanakan tugas yang diberlakukan KemenPANRB berupa pegawai di unit kerja KemenPANRB dapat bekerja dari rumah dengan batas maksimal 30 persen dari total pegawai di unit kerja tersebut.

Pada fleksibilitas waktu, lanjut dia, pegawai KemenPANRB bisa mulai bekerja hingga pukul 09.00 WIB dengan kewajiban mengganti waktu kerja secara proporsional saat pulang bekerja, maksimal delapan kali dalam sebulan

“Ini disesuaikan dengan kebutuhan,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja selama 2 hari dan 3 hari untuk bekerja di kantor atau work from office (WFO) dalam seminggu sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2), mengatakan bahwa institusinya telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN sekaligus juga menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

“Efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi,” kata Zudan.

Menurut dia, formula 2 hari WFA dan 3 hari WFO merupakan langkah awal efisiensi anggaran untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu.