CLOWNRYU

_{Mantan Wakapolri Oegroseno (foto: tangkapan layar)}

Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) periode 2013–2014, Oegroseno, menilai penetapan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengarah pada bentuk kriminalisasi.

Hal itu disampaikannya dalam dialog Rakyat Bersuara bertema “Salinan Ijazah Lengkap, Babak Baru Terungkap?” di iNews TV, Selasa 17 Februari 2026.

Oegroseno menegaskan, bahwa sejak awal dirinya mengabdi untuk negara, bukan sekadar institusi. “Saya masuk Akademi Kepolisian itu tujuannya pasti sama, mengabdi kepada negara dan bangsa, bukan bekerja untuk Polri,” ujarnya.

Ia menekankan, bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam institusi. “Saya tidak pernah melawan perintah pimpinan, tapi berbeda pendapat,” katanya, seraya menceritakan pengalamannya dicopot dari jabatan karena menolak perintah yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional.

_{Kasus Penembakan (foto: freepik)}

 Aksi penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) menggegerkan warga Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 14 Februari 2026 malam.

Korban diketahui bernama Amat Muzakhin alias Boim (56), seorang tokoh masyarakat setempat yang juga suami anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nur Fatwah. Beruntung, korban selamat setelah peluru yang ditembakkan pelaku tidak mengenainya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.10 WIB di Dukuh Capgawen, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Aksi pelaku terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Saat kejadian, korban tengah duduk santai di teras rumah bersama dua rekannya. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal datang mengendarai sepeda motor matic berwarna hitam dengan pelat nomor yang ditutup plastik kresek putih.

Pelaku mengenakan jaket kulit hitam, celana pendek hitam, helm hitam, serta masker abu-abu. Setelah sempat memutar balik kendaraannya di depan gerbang rumah korban, pelaku mengeluarkan pistol dan melepaskan satu kali tembakan ke arah teras.

_{Kerry Adrianto}

Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menilai tuntutan 18 tahun penjara yang diajukan jaksa telah mengabaikan fakta persidangan. Ia menyebut, tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang menyatakan dirinya tidak terlibat.

“Tuntutan pada saya ini mengesampingkan fakta persidangan, bahwa semua saksi yang dihadirkan itu sudah bilang saya tidak terlibat dalam perkara ini. Saya mohon keadilan untuk saya,” ujar Kerry usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Meski demikian, Kerry berharap Presiden Prabowo Subianto dapat melihat perkaranya secara objektif dan jernih. “Saya berharap sekali dalam situasi ini Bapak Presiden Prabowo bisa melihat kasus saya secara jernih dan objektif. Beliau adalah negarawan yang hebat dan bijaksana yang saya yakin tidak ingin ada kriminalisasi di negeri ini,” ujarnya.

“Saya mohon agar keadilan bagi saya. Teman-teman bismillah ya. Semoga Allah melindungi kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kerry dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga. Tuntutan dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat.

kas138

_{LIga Arab menggelar pertemuan darurat terkait upaya aneksasi Tepi Barat Israel.}

 Liga Arab telah mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, untuk membahas langkah-langkah Israel baru-baru ini yang bertujuan memperluas aktivitas permukiman ilegal dan memperketat kendalinya atas Tepi Barat yang diduduki.

Sebuah pernyataan setelah pertemuan pada Rabu (11/2/2026) mengatakan bahwa Dewan Liga Arab mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memenuhi janjinya sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian, serta mengambil langkah-langkah “praktis dan jelas” untuk mencegah Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

Dewan tersebut menegaskan bahwa setiap pencaplokan tanah Palestina merupakan kejahatan perang, dan menyatakan dukungannya terhadap hak Palestina atas kedaulatan penuh negara mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan termasuk situs-situs sucinya.

Semua keputusan dan tindakan Israel yang bertujuan merebut tanah Palestina dan mengubah status hukum serta komposisi demografisnya adalah “batal demi hukum” dan tidak memiliki efek hukum, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

Pada Minggu (8/2/2026), Kabinet Keamanan Israel menyetujui langkah-langkah yang bertujuan memperluas pembangunan permukiman ilegal dan meningkatkan kendali Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.

^{Istri Pegawai Tambang Laporkan Kematian Suaminya ke Komnas HAM}

Dyah Ayu Pregawati, melaporkan kematian suaminya ke kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/2/2026).  Suaminya yang bernama Novia Catur Iswanto sempat mendapat ancaman sebelum meninggal dunia.

“Kami ke sini untuk meminta untuk mengusut kematian suami saya. Karena sebelumnya, suami saya mengatakan kalau memang beliau sempat diancam. Sempat ada beberapa ancaman sebelum beliau meninggal,” kata Dyah. 

Dyah mengatakan, suaminya mengaku menerima ancaman secara langsung dan setelah itu suaminya terlihat murung. “Dan itu ancaman itu enggak main-main,”ucapnya.

Novia sedianya akan memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait kisruh kepemilikan legalitas perseroan.

Namun, Novia tak memenuhi panggilan tersebut karena sakit dan meninggal dunia pada 27 Desember 2025.

“Suami saya sampai meninggal. Enggak lama itu ancaman itu,” tuturnya.
Dyah berharap dengan aduan ke Komnas HAM tersebut, dia bisa mengetahui sosok yang mengancam suaminya.

_{Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers}

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat pemulihan kerugian negara sebesar Rp 28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi selama masa kepemimpinannya. Capaian itu berasal dari penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri dan Kejagung.

Data KPK, Polri, dan Kejagung menunjukkan, dari total pemulihan kerugian negara sebesar Rp 28,6 triliun, KPK berkontribusi Rp 1,53 triliun, Polri Rp 2,37 triliun, dan Kejaksaan Agung sebesar Rp 24,7 triliun.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menyebut capaian tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum.

Menurut Kurnia, sinergi antara lembaga penegak hukum dan didukung kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu negara pada upaya pemberantasan korupsi.

“Langkah pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga lewat pembenahan sistem dan kebijakan yang menutup celah korupsi,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Dikatakannya, sejumlah perkara besar turut menyita perhatian publik. Di antaranya dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Selain itu, kasus pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berpotensi merugikan negara Rp1,6 triliun, korupsi PT Sritex Tbk senilai Rp1,3 triliun, serta kasus PT Taspen dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan Agung, dan Undang-Undang KPK, Presiden berperan sebagai atasan administratif bagi aparat penegak hukum.

_{Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.}

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan hubungan bilateral yang selama ini ditopang kerja sama di berbagai sektor, terutama pendidikan dan ekonomi.

Data Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia, menunjukkan hubungan Indonesia–Australia terus berkembang, yang ditandai dengan peningkatan mobilitas pelajar, kerja sama kampus, hingga lonjakan nilai perdagangan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Kerja Sama Pendidikan

Hubungan pendidikan menjadi salah satu pilar utama kemitraan Indonesia dan Australia. Pada 2025, sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat belajar di berbagai perguruan tinggi Australia. Secara total, lebih dari 200.000 warga Indonesia pernah menempuh pendidikan di negara tersebut.

Indonesia juga menjadi salah satu sumber mahasiswa internasional terbesar bagi Australia. Pemerintah Australia setiap tahun menyediakan sekitar 220 beasiswa dan program jangka pendek melalui skema Australia Awards Indonesia.

_{Wagub Rano Minta Dinas Bina Marga Sigap Perbaiki Jalan Rusak, Tak Perlu Disuruh (Dok Ist)}

 Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengingatkan Dinas Bina Marga untuk cepat mengatasi jalan rusak di tengah musim hujan. Menurut Rano, hal itu merupakan perintah dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

1. Sigap Tangani Jalan Rusak

“Alhamdulillah, Dinas Bina Marga sudah dan akan terus bergerak tanpa perlu menunggu instruksi. Pak Gubernur sudah menegaskan, kalau ada jalan rusak tidak perlu disuruh, langsung diperbaiki,” ucap Rano, dikutip Rabu (4/2/2026).

Rano juga menyebut perbaikan yang dilakukan secara cepat ini bersifat sementara sebagai penanganan darurat. Mantan Gubernur Banten ini menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan perbaikan lanjutan jika curah hujan sudah mulai menurun.

“Mudah-mudahan walaupun ini bersifat sementara, nanti setelah musim hujan selesai akan kita lapisi kembali sehingga jauh lebih kuat. Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf karena pekerjaan dilakukan bertahap atau dicicil. Semoga tidak terjadi kerusakan kembali,” katanya.

Perbaikan jalan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Pada musim hujan, penanganan dilakukan melalui sistem darurat yang bersifat cepat dan sementara dengan menggunakan material aspal instan (cold mix) yang dapat langsung diaplikasikan pada jalan berlubang.

_{RDF Rorotan Jakut}

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat pengendalian pencemaran udara, guna memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan standar lingkungan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peningkatan sistem Air Pollution Control Devices (APCD) di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, peningkatan teknologi tersebut ditujukan untuk meminimalkan potensi bau tak sedap dan emisi udara yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah

“Saat ini telah terpasang empat unit deodorizer, meningkat dari sebelumnya tiga unit. Perangkat ini bekerja menekan bau sejak dari sumber proses agar tidak menyebar ke lingkungan sekitar,” ujar Asep, Senin (2/2/2026).

Selain deodorizer, RDF Plant Rorotan juga dilengkapi sistem pengendalian emisi berlapis. Perangkat yang terpasang meliputi enam unit cyclone, enam unit baghouse filter, dan enam unit wet scrubber sebagai pengendali partikel dan gas buang.

^{Roy Suryo Cs Uji Materi soal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah ke MK (Jonathan Simanjuntak)}

 Roy Suryo, Rismon Sianipar, hingga Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) mengajukan uji materi mengenai aturan yang mengatur soal pencemaran nama baik hingga fitnah. Permohonan uji materi itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (30/1/2026).

Penasihat Hukum Bala Roy, Rismon, dan Tifa (RRT) yakni Refly Harun mengatakan ada enam pasal yang diuji. Pasal-pasal itu termuat dalam KUHP baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Enam pasal yang diuji adalah Pasal 434 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27, 28 ayat (2), Pasal 32 serta Pasal 35 UU ITE.

“Jadi pasal itulah yang kita persoalkan, dan mudah-mudahan MK bisa mengabulkannya, karena yang paling utama adalah sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, itu MK harus memprotect warga negara agar tidak mudah dikriminalisasikan,” ujar Refly Harun di Gedung MK, Jumat (30/1/2026).

Refly menilai pasal itu pada praktiknya telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat warga negara. Menurutnya penerapan pasal bisa menjadi alat kriminalisasi terhadap warga negara yang menyatakan pendapatnya.

“Kriminalisasi itu melanggar pasal-pasal dalam konstitusi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, apalagi pendapat itu adalah the expert opinion, pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli,” tuturnya.

kera4d