File – Seorang pekerja menyiapkan bekal makan siang gratis sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah di Karanganyar, Jawa Tengah, pada 6 Januari 2025.
Penasihat Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dapat didorong oleh program prioritas pemerintah yang tidak ada dalam skala nasional.
Staf Khusus Presiden Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu mampu mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan
tersebut didorong oleh konsumsi dan belanja terkait pemilihan umum legislatif dan presiden pada semester pertama 2024, serta pemilihan kepala daerah pada semester kedua.
“Jadi, bagaimana dengan 2025? Tahun ini tidak ada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum nasional,” kata Brodjonegoro.
Ia mengatakan, potensi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya ada pada perayaan keagamaan tahunan, seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
“Itu saja. Artinya, kita harus mencari sumber pertumbuhan baru, terutama dari sisi konsumsi. Saya belum menyinggung soal investasi dan ekspor,” katanya.
Brodjonegoro menegaskan pemerintah perlu menjaga konsumsi masyarakat pada level tertentu untuk mencapai angka pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025.
Ia menyatakan pemerintah telah meluncurkan dua program prioritas untuk menggantikan pemilu sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, yakni program makanan bergizi gratis dan program rumah subsidi 3 juta unit.
Ia mencatat program-program ini diharapkan dapat menghasilkan efek berganda di berbagai sektor ekonomi dan pelaksanaannya secara nasional, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Misalnya, program perumahan bagi masyarakat miskin tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi di sektor konstruksi tetapi juga di sektor manufaktur dan logistik karena beragamnya bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, seperti semen, baja, kaca, beton, dan batu bata.
“Asalkan pemerintah memastikan program-program ini inklusif—tidak terbatas pada lembaga pemerintah atau perusahaan besar—program ini juga harus melibatkan lebih banyak usaha kecil dan menengah di desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Brodjonegoro.