Ketua Satuan Tugas (Satgas) Prabowo-Gibran Hashim Djojohadikusumo mengatakan program pembangunan 3 juta rumah per tahun akan diadakan secara berkesinambungan selama lima tahun masa pemerintahan.
Rencananya, 3 juta pembangunan rumah ini akan diadakan di perkotaan dan pedesaan. Nantinya, program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan 2 juta unit rumah di pedesaan per tahun.
Hashim menegaskan untuk yang di perdesaan tidak boleh dibangun oleh kontraktor kelas kakap. Dia mengatakan untuk pembangunan rumah di desa akan dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, maupun BUMDes.
“Prabowo ingin 2 juta unit (rumah) di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, BUMDes,” ujarnya.
Pasalnya, dia ingin mengimplementasikan nilai keadilan sosial sesuai Pancasila dalam pembangunan untuk rakyat Indonesia. Agar masyarakat kelas menengah bisa meningkat kembali, pembangunan rumah di desa tidak boleh dilakukan oleh kontraktor besar atau dari kalangan konglomerat.
“Tujuan Prabowo-Gibran recreate dan memperbesar middle class. Sehingga maaf kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf,” tegas Hashim.
Terkait dengan proyek ini, Hashim mengaku telah menemui beberapa pihak, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas.
Untuk menyukseskan program ini, Hashim mengatakan dia juga mengajak perusahaan dari Singapura, yaitu Housing & Development Board (HBD). Perusahaan ini akan bertindak sebagai penasihat dalam program pengadaan rumah Prabowo. Hashim juga menunjuk Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang konsultansi pengembangan perkotaan dan infrastruktur di Singapura.