CLOWNRYU

_{Gempa Sukabumi (Foto: BMKG)}

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M3,8 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Minggu, 21 September 2025 pukul 01:59:05 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa episenter terletak pada koordinat 6.75 LS dan 106.58 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 26 km timur laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada kedalaman 8 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Leuwiliang, Pamijahan, dan Kabandungan dengan Skala Intensitas III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Kemudian, Cibadak dengan Skala Intensitas II–III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Pelabuhan Ratu dengan Skala Intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang – getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

“Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” tegas Daryono.

Daryono menambahkan, gempa ini merupakan rangkaian susulan dari gempa utama berkekuatan M4.0 yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada 20 September 2025 pukul 23:47:44 WIB.

_Ilustrasi

 Portugal akan mengakui negara Palestina pada Minggu, 21 September 2025, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Portugal pada Jumat, (19/9/2025). Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung bahkan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu depan, demikian diumumkan Lisbon.

Menteri Luar Negeri Paulo Rangel telah mengatakan minggu ini bahwa Portugal sedang mempertimbangkan pengakuan negara Palestina saat berkunjung ke Inggris.

Tidak seperti negara tetangganya, Spanyol, yang pemerintahan sayap kirinya mengakui negara Palestina pada Mei 2024 bersama Irlandia dan Norwegia, Portugal mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, dengan mengatakan bahwa mereka ingin terlebih dahulu mencapai posisi bersama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Hanya segelintir dari 27 negara anggota Uni Eropa yang mengakui Palestina sebagai sebuah Negara, sebagian besar merupakan negara-negara bekas Komunis serta Swedia dan Siprus.

_{Motor jurnalis IMG Jonathan S dicuri di depan Gedung KPK}

Sepeda motor milik reporter digital iNews Media Group (IMG), Jonathan Nalom Simanjuntak, hilang saat bertugas meliput di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jonathan baru menyadari sepeda motor Honda Beat Street 2025 miliknya raib dari area parkir depan Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, saat akan pulang pada Jumat (19/9/2025) dini hari.

Peristiwa bermula pada Kamis 18 September 2025 malam, ketika Jonathan bertugas meliput perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji serta jumpa pers penetapan tersangka dugaan kredit fiktif BPR Bank Jepara Artha.

Sekitar pukul 01.20 WIB, Jumat, setelah memastikan seluruh tugasnya rampung, Jonathan bergegas pulang. Namun, sepeda motornya sudah tidak lagi berada di tempat parkir.

“Saya enggak tahu hilangnya jam berapa, baru sadar motor hilang pukul 01.20 WIB, itu saat hendak pulang,” kata Jonathan.

Ia segera meminta bantuan petugas keamanan KPK untuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi.

_{Haris Azhar} 

Pendiri Lokataru Haris Azhar menyambangi Polda Metro Jaya setelah sejumlah orang ditahan akibat aksi demo ricuh di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Ia berharap penyidik membebaskan para tahanan, salah satunya adalah Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.

“Kalau kami boleh coba abstrak lebih tinggi lagi, permintaan kami sebetulnya baiknya mereka dibebaskan. Kalau lebih tinggi lagi, kami minta supaya kasusnya dihentikan,” ujar Haris, Rabu.

Haris menilai bahwa penahanan orang-orang yang diduga terlibat dalam kericuhan saat demo bukan hanya sekadar soal proses hukum. Ia melihat ada nuansa politis di balik penahanan tersebut.

“Kalau mereka yang salah, buat apa ada sejumlah menteri dihentikan? Artinya, apakah seorang Delpedro adalah cara untuk menghentikan Sri Mulyani? Apakah Syahdan adalah cara untuk menghentikan Menteri PPMI?” katanya.

“Apakah, misalnya, siapa lagi? Zafar, adalah cara untuk menghentikan Budi Gunawan? Jadi saya pikir masih ada ruang kausalitas yang sangat serius, yang penting untuk diselesaikan,” tambahnya.

Haris pun mendesak agar kasus yang menjerat Delpedro dan tahanan lainnya dihentikan. Ia menyarankan agar pihak kepolisian berkoordinasi dengan enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) demo.

“Nah itu yang saya pikir penting. Untuk memastikan ada arah dari kebenaran yang akan diungkap oleh TGPF. Nanti dari situ akan kelihatan mana yang harus didalami sebagai sebuah kasus tindak pidana,” ucapnya.

^{Legislator Perindo Dampingi Wabup Sumba Barat Dialog dengan Warga (foto: ist)}

Masyarakat pesisir Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengembangkan budidaya rumput laut mendapat dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah. 

Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Dancerinus Arifin Saingo, turun langsung mendampingi Wakil Bupati Thimotius Tede Ragga dalam dialog bersama kelompok nelayan di Desa Loko Ry, Kecamatan Tana Righu, Selasa (16/9/2025).

Dalam kesempatan itu, pimpinan DPRD mengapresiasi kerja keras kelompok pesisir dalam menjadikan rumput laut sebagai sumber pendapatan utama. 

“Sebagai wakil rakyat dari Partai Perindo, kami berkomitmen mendukung program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.

_{Polda Metro Jaya}

Salah satu anggota tim kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijadwalkan diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa (16/9/2025) besok. Kuasa hukum yang akan diperiksa yakni Muhammad Iqbal Ramadhan.

“Besok ada satu orang pendamping hukum Delpedro dan kawan-kawan yang akan diperiksa sebagai saksi. Namanya Muhammad Iqbal Ramadhan, dijadwalkan hadir pukul 10.00 WIB sesuai surat pemanggilan,” kata salah satu kuasa hukum Delpedro, Fian Alaydrus saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

Fian menegaskan, advokat dilindungi undang-undang dalam menjalankan profesinya. Karena itu, ia menyoroti langkah penyidik memanggil advokat sebagai saksi dalam kasus Delpedro.

“Bahaya sekali jika mereka yang menjalani profesi advokat—yang jelas dilindungi UU—justru ikut diperiksa untuk pengembangan kasus,” ujarnya.

Selain itu, Fian menyampaikan pihaknya juga mengajukan penundaan pemeriksaan terhadap lima staf Lokataru Foundation yang turut dipanggil sebagai saksi. Menurutnya, pemanggilan tersebut tidak sesuai ketentuan dalam KUHAP.

“Kami ajukan penundaan karena tidak sesuai KUHAP. Minimal pemanggilan dilakukan tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan. Namun surat panggilan baru diterima Jumat malam lalu, itu pun dititipkan melalui saksi yang sedang diperiksa,” katanya.

_{Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah}

Seorang oknum TNI berpangkat Kopral Dua (Kopda) FH diduga kuat terlibat dalam pembunuhan kepala cabang pembantu (KCP) sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, MIP (37). TNI kini mendalami sosok pemberi perintah dan pemberi uang imbalan kepada Kopda FH dalam kasus ini.

Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, menyampaikan proses pendalaman kasus oleh Pomdam Jaya masih berjalan.

Ditunggu ya, sedang terus didalami Pomdam Jaya,” ujar Freddy kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

Freddy menambahkan, dalam waktu dekat TNI bersama Polda Metro Jaya akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan proses hukum kasus ini.

“Kemungkinan akan ada rilis bersama Polda Metro Jaya dalam waktu dekat, terkait perkembangan proses hukum,” jelasnya.

Kasus ini sendiri bermula dari penculikan korban berinisial MIP (37) yang ditemukan tewas di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 21 Agustus 2025. Korban diduga diculik setelah selesai rapat bersama rekannya di sebuah supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu 20 Agustus 2025.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat diculik di parkiran pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur. Dugaan tersebut diperkuat oleh rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik penculikan.

_{Puspadaya Perindo kawal kasus pencabulan dan siap dampingi korban (Foto: Dok)}

 Puspadaya Perindo menyambangi Polda Metro Jaya untuk bertemu penyidik Unit Renakta pada Jumat, 12 September 2025. Kunjungan ini dilakukan guna memantau dan mengawal proses penyidikan perkara persetubuhan terhadap anak yang melibatkan korban berinisial A, seorang siswa kelas I SMK di Jakarta Timur. 

Ketua Umum DPP Puspadaya Perindo, Sri Agustina Nadeak menuturkan, informasi dari penyidik Unit Renakta menyatakan pelaku berinisial AJ (20) telah ditangkap dan ditahan. Selain itu, berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses selanjutnya.

Sri Nadeak menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen organisasi untuk terus mengawal proses hukum. “Kami dari DPP Puspadaya Perindo pada hari ini kembali mengunjungi Polda Metro Jaya untuk memantau bagaimana perkembangan perkara yang sedang kami tangani,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

“Dan kabar baiknya, bahwa perkara yang sedang kami tangani, tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kepolisian telah ditahan dan bahwa saat ini kita menunggu info dari Kejaksaan lagi untuk bagaimana selanjutnya menuju tahap persidangannya,” imbuh Sri Nadeak yang didampingi Sekjen Puspadaya Perindo Amriadi Pasaribu dan Bendahara Umum Puspadaya Perindo Rahmi Kamila.

Puspadaya Perindo sangat mengapresiasi kinerja dari kepolisian maupun kejaksaan. Menurut Sri Nadeak, pihaknya akan terus memantau bagaimana proses berjalannya perkara ini.

“Kami juga memantau 

_{Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tinjau Pasar Badung, Bali yang terdampak banjir (Foto: Dok/Danandaya Arya Putra)}

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Badung, Bali, yang rusak akibat banjir bandang. Gibran tampak fokus meninjau area basement yang menjadi titik terparah dalam bencana yang membuat aktivitas perdagangan lumpuh total.

Sambil melakukan peninjauan, Gibran mendengarkan langsung keluhan para pedagang. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki fasilitas pasar secepatnya agar roda perekonomian rakyat kembali berputar.

“Pasar tradisional adalah nadi perekonomian masyarakat. Pemulihan infrastruktur pasar harus segera dilakukan agar aktivitas perdagangan bisa normal kembali,” kata Gibran, Jumat (12/9/2025).

Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada TNI/Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, hingga para relawan yang bergerak cepat dalam penanganan musibah tersebut. Ia menyebut koordinasi lintas instansi yang solid mencerminkan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat.

Wapres didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam kunjungan tersebut.

Kehadiran Gibran di Pasar Badung merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah pusat segera turun ke lapangan, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana.

_{Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji (foto: dok ist)}

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, yakin Mukhtarudin mampu mengemban tugas dengan baik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). 

Ia juga menegaskan, kementerian ini harus memastikan para pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji usai Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI. Sebelumnya, Mukhtarudin menjabat sebagai Anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI.

Menurut Sarmuji, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa sekaligus wajah bangsa di luar negeri. Kehadiran negara, kata dia, tidak cukup sebatas perlindungan hukum, tetapi juga perlu diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas pekerja.

“Kementerian P2MI harus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan optimal, terutama pendidikan vokasional. Ini bentuk nyata negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).