Foto: Presiden Direktur PT DCI Indonesia Tbk, Otto Toto diacara Data Center Industry Dialogue CNBC Indonesia dengan tema “Green Energy Masterplan” pada Rabu (11/9/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Presiden Direktur PT DCI Indonesia Tbk., Otto Toto Sugiri mengatakan pihaknya telah menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu operasional data centernya. Teknologi tersebut berhasil meningkatkan produktivitas engineer mencapai di atas empat kali lipat.
“Jumlah karyawan di DCI 150 orang. Kami menangani 7 gedung data center di 3 lokasi berbeda. Dengan kapasitas 83 mw yang sekarang. Bahkan kami bisa mulai mentrain dan melatih dan employee lulusan SMK Teknik untuk site engineer kami,” kata Otto dalam Data Center Industry Dialogue dengan tema “Data Center The New Engine for Indonesia Economy”, pada Rabu (11/9/2024).
DCI Indonesia kini menjadi salah satu perusahaan dengan harga saham paling mahal di Bursa Efek Indonesia. Harga saham perusahaan berkode DCII itu diperdagangkan di harga Rp 41.750 pada penutupan perdagangan Selasa (10/9/2024) dengan kapitalisasi pasar melebihi Rp 103 triliun.
Pria yang dikenal sebagai Bill Gates Indonesia mengakui tantangan data center pada sektor sumber daya manusia. Salah satunya jarang posisi teknisi data center atau data center engineering yang bertugas mulai dari desain hingga mengoperasikan data center.
Selain data center engineering, konsultan juga tidak ada dari Indonesia. Karena sejauh ini, masih memperkerjakan orang dari luar negeri.
“Walaupun basic pendidikan mechanical, data center ini bukan bisnis IT, tapi disiplinnya electrical dan mechanical engineering. Saat itu masih langka, apalagi yang sudah certified. Konsultan pun kita ambil dari luar,” jelasnya.
Otto mengatakan melakukan berbagai hal untuk mengatasi tantangan SDM ini. Salah satunya bekerja sama melakukan pelatihan dengan pemain dari luar negeri.
“Kami kerja sama dengan pemain data center terbesar di dunia training. Itu awalnya untuk mitigasi kendala itu. Sesudah itu kita bisa mandiri,” ujar Otto.
Jet pribadi banyak dimiliki para pesohor dunia maupun di Indonesia. Umumnya, mereka memiliki jet pribadi agar lebih memudahkan perjalanan dan lebih privasi dibandingkan dengan menggunakan pesawat komersil.
Meski banyak crazy rich dunia punya jet pribadi, tapi ada beberapa jet pribadi yang harganya fantastis. Bahkan, jet luxury ini dilengkapi dengan kantor pribadi, kamar tidur berukuran penuh, ruang bermain anak-anak, tempat spa, ruang konser, dan banyak lagi detail kemewahan lainnya.
Umumnya, jet pribadi yang kerap digunakan oleh para orang kaya seperti artis, influencer, atau orang yang berpengaruh menggunakan jet pribadi dengan jenis medium yang dapat menempuh jarak yang sangat panjang.
Adapun jenisnya yakni jet dengan jenis ultra-long-range heavy. Meski ukurannya tidak sebesar pesawat besar, tetapi harganya pun tak kalah mahal bahkan mungkin ada yang lebih mahal dari pesawat komersil biasa.
Lalu pesawat jet pribadi medium jenis apa yang menjadi termahal di dunia? Berikut daftarnya.
Selain harga pembelian, tentunya ada juga biaya-biaya yang perlu disiapkan bagi pemilik jet pribadi, seperti gaji dan biaya awak pesawat, biaya perawatan dan perbaikan rutin, biaya sewa hanggar, dan asuransi pesawat.
Meski begitu, tidak semua crazy rich harus memiliki jet pribadi. Adapula yang menyewa di mana biayanya mulai dari ribuan dolar hingga lebih, tergantung jarak dan waktu tempuh serta berapa lama jet pribadi tersebut disewa.
Jenis-jenis jet pribadi
Jet pribadi tentunya memiliki berbagai jenis dan disesuaikan dengan kegunaannya, ada yang berukuran kecil hingga besar. Selain ukurannya, jenis jet pribadi juga dapat dikategorikan dari jarak yang dapat ditempuh.
Lalu apa saja jenis-jenis jet pribadi? Berikut daftarnya
Setelah itu, Jokowi lalu naik ke sebuah tangga yang berada di area luar pasar dan meminta megafon kepada ajudannya.
Pada kesempatan itu Ia tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat selamat kepemimpinannya selama ini. Pasalnya dalam waktu dekat Ia akan lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI.
“Karena nanti bulan depan tanggal 20 Oktober saya purnatugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit dan mohon maaf, pangapunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu semuanya. Saya rasa itu, terima kasih,” katanya dalam kanal YouTube sekretariat Presiden dikutip Sabtu (7/9/2024).
Masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang diembannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti, artinya kekuasaan penuh dirinya sebentar lagi akan berakhir.
Seperti diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai presiden sejak 20 Oktober 2014. Saat Pilpres tersebut Jokowi terpilih bersama pasangannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan hingga 20 Oktober 2024 mendatang.
Usai kunjungan di pasar, Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan soal momen dia pamitan kepada warga. Jokowi pamitan kepada warga karena bulan depan dirinya sudah purnatugas.
“Ya kan ini pas ke masyarakat sambil pamit, kan bulan depan sudah purnatugas,” kata Jokowi.
Mengutip laman LPEM FEB UI, Faisal Basri adalah ekonom dan politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Dia adalah salah seorang keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik.
Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988).
Mantan Wakil Presiden RI, Boediono mengatakan bahwa Faisal merupakan sosok ekonom yang luar biasa dari segi pengetahuan, dan juga dari segi praktik. Banyak sekali kegiatan-kegiatan Faisal di lapangan yang ia anggap sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Kritikan pedas seringkali ia sampaikan untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya, setidaknya terdapat empat hal yang menjadi concern Faisal soal ekonomi Indonesia.
1. Utang RI Menggunung
Secara rutin, Faisal seringkali mengkritik soal utang yang menjadi masalah mendasar negeri ini.
Dirinya intens menyoroti utang sejak pertengahan era kepimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan hingga akhir hayatnya, dia masih membicarakan utang pemerintah dalam sebuah podcast Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 27 Agustus 2024 lalu.
Faisal menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membuat utang Indonesia naik 3,3 kali lipat dari akhir 2014.
“3,3 kali lipat itu terdahsyat setelah krisis,” tegasnya.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pada akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat pada 2014, utang Indonesia sebesar Rp2.608 triliun dan melonjak lebih dari 300% menjadi Rp8.144 triliun pada akhir 2023.
Bahkan rasio utang terhadap PDB pun mengalami kenaikan di era kepemimpinan Jokowi yakni dari 27,46% pada 2015 menjadi 38,59% pada 2023.
2. Deindustrialisasi Bikin Warga RI Suram
Faisal pernah mengatakan dalam wawancara dengan CNBC Indonesia bahwa di era kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi cenderung jalan di tempat karena penyerapan kerja di sektor informal meningkat namun sumbangan sektor industri terhadap PDB malah mengalami penurunan.
Porsi manufaktur Indonesia terhadap PDB cenderung turun dari 20,97% pada 2015 menjadi hanya 18,67% pada 2023.
Bahkan jika dilihat lebih luas, tren penurunan ini terjadi sejak 2008 dari titik tertingginya 27,9% atau telah turun 9,23%.
Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan disertai penurunan kontribusi sektor manufaktur dan ditambah dengan peningkatan pekerja informal serta utang negara inilah yang dinamakan fenomena deindustrialisasi.
Turunnya kontribusi sektor manufaktur ke PDB bisa berlanjut yang dampaknya bisa ke penerimaan pajak yang turun dan utang negara bisa meningkat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan sektor manufaktur di tengah masifnya perkembangan teknologi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga positif.
Industrialisasi merupakan kunci bagi negara manapun untuk menjadi negara maju. Selain menciptakan banyak tenaga kerja, industrialisasi memegang kunci menjadi negara maju karena mencerminkan meningkatnya kesejahteraan serta pengembangan inovasi.
3. Pajak Cekik Warga RI
Faisal sempat menyampaikan bahwa pemerintah ingin menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025. Hal ini ia nilai tidak secara signifikan menambah pemasukan negara lewat pajak. Justru ia berpendapat, hal ini akan memberatkan rakyat kecil.
Untuk diketahui, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi.
PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat dikenakan untuk aktivitas jual-beli sejumlah barang. Sebagai contoh pembelian kendaraan bermotor, rumah dan internet menjadi salah satu aktivitas jual-beli yang terkena PPN 12% ini.
Pemerintah pusat memungut PPN melalui perusahaan yang menjual barang atau jasa tersebut. Pembayaran pajak tersebut akan ditanggung oleh masyarakat selaku konsumen.
Faisal telah menghitung tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN. Menurut dia, tambahan pendapatan yang bisa didapat tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, kata dia, pemerintah sebenarnya bisa memperoleh penerimaan yang jauh lebih besar ketika menerapkan pajak ekspor batu bara yang dapat mencapai Rp200 triliun.
4. Impor Beras 3 Juta Ton
Faisal selaku ahli yang dihadirkan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024), menilai El Nino yang menjadi argumen pemerintah dalam kebijakan bantuan sosial tahun lalu tidak tepat lantaran keadaan pada 2021 lebih parah.
“Dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional, itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta hektare, nggak pernah di bawah 10 juta hektare, produktivitas naik sehingga per hektare naik, sehingga produksi beras cuma turun 600an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimpor lah 3 juta ton beras,” lanjutnya.
Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada 2023 sebesar 3,06 juta ton atau naik 613% dibandingkan 2022 yang impor sebesar 0,43 juta ton.
Jenis beras yang paling banyak diimpor Indonesia adalah semi milled or wholly milled rice dengan volume impor 2,7 juta ton atau sekitar 88,18%. Lalu, broken rice, other than of a kind dengan volume impor 345 ribu ton atau sekitar 11,29% dari total impor.
Selanjutnya ada Basmati rice, semi-milled or wholly milled rice dengan volume 7.133 ton atau 0,23%; other fragrant rice, semi milled 6.950 ton (0,23%); dan glutinous rice 1.300 ton (0,02%).
Foto: dok Peresmian Kantor Perwakilan BNI di Sydney, Australia, Kamis (5/9/2024).
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen memperluas jangkauannya secara global. Dengan fokus pada pasar yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia serta potensi pertumbuhan yang signifikan, perseroan meresmikan Kantor Perwakilan BNI di Sydney, Australia sekaligus merupakan perwakilan bank pertama dari Indonesia yang membuka kantor di Australia.
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menyatakan, kehadiran kantor perwakilan BNI di Sydney akan memfasilitasi peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Australia.
“Terlebih lagi, saat ini Indonesia dan Australia merupakan mitra strategis komprehensif, baik dalam bidang perdagangan maupun investasi, khususnya di sektor-sektor strategis,” ujar Pahala dalam peresmian Kantor Perwakilan BNI di Sydney, Australia, Kamis (5/9/2024).
Pahala, yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BNI, meyakini bahwa kehadiran BNI di Sydney akan semakin memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia.
“Kami berterima kasih kepada OJK yang turut berperan dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia, terutama di sektor keuangan. Hal ini juga tidak terlepas dari peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi,” ungkap Pahala.
Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI memang memiliki rencana internasionalisasi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan dan memperkuat kehadiran globalnya.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BNI telah mendirikan beberapa kantor luar negeri di berbagai negara strategis dan akan terus melakukan ekspansi ke negara-negara potensial yang merupakan mitra dagang Indonesia.
“Hari ini adalah momen bersejarah bagi kami, Bank Negara Indonesia, karena dengan peresmian Kantor Perwakilan di Sydney ini, BNI semakin memperkuat kehadirannya di kancah internasional,” ujar Royke.
Terdapat beberapa alasan strategis BNI memilih Sydney sebagai lokasi kantor baru untuk operasinya.
Pertama, Sydney adalah salah satu pusat keuangan utama di kawasan Asia-Pasifik, sehingga dengan beroperasi di Sydney, BNI dapat memperkuat kehadirannya di pasar keuangan internasional dan lebih mudah mengakses berbagai keuangan global.
Kedua, Sydney adalah pusat bisnis dan ekonomi di Australia yang menawarkan banyak peluang untuk kolaborasi bisnis dan investasi. Selain itu, terdapat banyak potensi transaksi bisnis yang dilakukan baik oleh Perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi bisnis di Australia maupun sebaliknya.
Ketiga, komunitas diaspora Indonesia di Sydney cukup kuat, sekitar 42% diaspora Indonesia tinggal di Sydney. Sehingga, kehadiran BNI memungkinkan perseroan untuk melayani kebutuhan perbankan komunitas ini dengan lebih baik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat Indonesia di Australia.
Alasan keempat, Australia menawarkan akses ke pasar baru dan berbeda dari yang selama ini digarap oleh BNI, sehingga memungkinkan BNI lebih efektif memetakan dan eksplorasi di kawasan tersebut.
“Keberadaan kantor perwakilan ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang yang lebih lebar untuk meningkatkan bisnis, kerja sama ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Australia, serta negara-negara di kawasan Asia-Pasifik,” kata Royke.
Sebagai bank milik negara, Royke mengungkapkan bahwa BNI memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memfasilitasi hubungan perdagangan, investasi, dan ekonomi antara Indonesia dan mitra-mitra globalnya.
“Dengan adanya kantor perwakilan di Sydney ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami kepada nasabah internasional, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mendukung komunitas bisnis Indonesia yang berada di Australia dan Pengusaha Australia yang ingin berbisnis di Indonesia,” tutur Royke.
Royke mengatakan, kehadiran Kantor Perwakilan BNI di Sydney ini bukan hanya sebagai simbol kehadiran BNI di luar negeri, tetapi juga sebagai bukti nyata dari upaya BNI untuk lebih dekat dengan nasabah dan mitra bisnis di Australia.
“Kami memahami bahwa hubungan bisnis antara Indonesia dan Australia terus berkembang dengan pesat, dan BNI ingin memastikan bahwa kami berada di garis depan untuk mendukung setiap peluang dan tantangan yang muncul,” katanya.
Dia menambahkan, “Kami juga berharap, kehadiran BNI di Sydney dapat membantu memperkuat sinergi antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat diaspora Indonesia di Australia, demi kemajuan bersama,” kata Royke.
Saat ini, dengan status sebagai Representative Office, kegiatan utama akan mencakup pelaksanaan penelitian, seperti melakukan penelitian tentang perekonomian dan bisnis di Australia. Selain itu, kantor ini juga dapat memberikan referral bisnis kepada kantor luar negeri lainnya. Royke juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung BNI.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri BUMN, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, OJK, serta Duta Besar Indonesia untuk Australia atas dukungan yang telah diberikan dalam proses pendirian kantor ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam merealisasikan proyek ini, sehingga kita bisa berdiri di sini pada hari ini,” ucap dia.
Perkuat Hubungan Indonesia-Australia
Royke meyakini bahwa dengan peresmian kantor perwakilan ini, BNI akan semakin mampu memberikan layanan terbaik, dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.
BNI Sydney dapat membantu memfasilitasi atau memberikan advisory terkait investasi antara kedua negara dengan menyediakan informasi pasar, memperkenalkan investor potensial, dan menawarkan solusi perbankan yang mendukung investasi langsung di sektor-sektor strategis.
BNI Sydney juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengusaha Indonesia dan Australia yang ingin menjajaki peluang bisnis baru.
Dengan mengadakan seminar, workshop, dan sesi networking, BNI dapat mempertemukan pelaku usaha dari kedua negara untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, BNI Sydney juga dapat bekerja sama dengan kedutaan besar, konsulat, dan organisasi bisnis lainnya untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral.
Adapun, hingga saat ini, BNI memiliki kantor-kantor luar negeri di berbagai negara mulai dari Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, Amsterdam hingga New York.
Setiap kantor luar negeri itu berfungsi sebagai perpanjangan dari layanan perbankan BNI, yang dirancang untuk melayani nasabah korporasi dan ritel, mendukung perdagangan internasional, dan menyediakan akses ke pasar keuangan global.
Kantor-kantor ini memainkan peran penting dalam menghubungkan nasabah Indonesia dengan peluang – peluang bisnis yang tersedia di pasar internasional, sekaligus mendukung perusahaan – perusahaan global yang ingin berbisnis di Indonesia.
“Dengan adanya kantor-kantor luar negeri ini, BNI berkomitmen untuk menjadi bank nasional yang mampu bersaing di kancah global, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat hubungan bisnis antara Indonesia dan negara-negara lain,” pungkas Royke.
Foto: Dalam selebaran yang dirilis oleh Angkatan Laut A.S. ini, kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut A.S. USS Barry (DDG 52) meluncurkan rudal jelajah Tomahawk untuk mendukung Operasi Odyssey Dawn 29 Maret 2011 dari Laut Mediterania. (File Foto – Getty Images/U.S. Navy)
Hal itu diungkapkan dua ahli militer, Dan Plesch dan Manuel Galileo dari Soas University of London, yang menyatakan bahwa perkembangan ini mencerminkan peningkatan kekuatan militer AS dibandingkan dengan Moskow dan Beijing, khususnya dalam teknologi misil.
Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat memicu perlombaan senjata baru saat China dan Rusia berusaha merespons, serta meningkatkan risiko salah perhitungan dalam krisis besar. Kedua negara bisa saja meluncurkan senjata nuklir untuk mendahului AS.
Dalam makalah yang diterbitkan pada Kamis (5/9/2024), sebagaimana dilansir The Guardian, Plesch dan Galileo menulis bahwa AS memiliki “kapasitas yang masuk akal saat ini dengan kekuatan non-nuklir untuk mencegah kekuatan nuklir Rusia dan China”, memberi keunggulan militer bagi AS atas kedua negara tersebut.
Diperkirakan ada sekitar 150 situs peluncuran nuklir di Rusia dan 70 di China, yang berada sekitar 2.500 km dari perbatasan terdekat. Semua situs ini dapat dijangkau oleh misil jelajah JASSM dan Tomahawk yang diluncurkan dari udara dalam waktu lebih dari dua jam, dalam serangan awal yang dirancang untuk mencegah peluncuran senjata nuklir.
Plesch dan Galileo juga menyebutkan bahwa kekuatan militer konvensional AS yang meningkat dapat menekan Rusia dan Tiongkok untuk menempatkan misil mereka dalam kondisi siap diluncurkan secara langsung. Ini bisa meningkatkan risiko kesalahan peluncuran, yang pada akhirnya dapat merugikan AS.
Meski sebagian besar pihak tidak percaya konfrontasi besar antara AS dengan Rusia atau China mungkin terjadi, invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan ketidakpastian global.
Para penulis memperingatkan bahwa perkembangan militer ini terjadi di saat kontrol senjata semakin menurun, dengan berakhirnya Perjanjian Senjata Nuklir Jarak Menengah pada 2019, yang sebelumnya melarang AS dan Rusia memiliki misil berbasis darat dengan jangkauan tertentu.
Kedua ahli ini menekankan perlunya fokus baru pada kontrol senjata untuk menghindari eskalasi, sesuai seruan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Juli 2023, yang mengusulkan diadakannya sesi khusus Majelis Umum PBB tentang pelucutan senjata.
Menurut mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kebiasaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada air kemasan, seperti air galon, secara tidak sadar telah menggerus pendapatan rumah tangga, khususnya di kalangan kelas menengah. Hal ini turut memperburuk kondisi ekonomi pasca-pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak kelas menengah turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah.
Pertanyaan pun muncul, apakah Indonesia mampu mengandalkan air keran sebagai sumber air minum layak? Di beberapa negara maju, air keran yang bisa langsung diminum merupakan fasilitas umum yang umum tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk membeli air kemasan.
Meski begitu, hingga saat ini, di Indonesia, penggunaan air keran sebagai air minum masih belum umum. Namun, ada perkembangan signifikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana proyek penyaluran air keran sudah mulai berjalan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa fasilitas reservoir dan instalasi pengolahan air minum (IPA) Sepaku siap mendistribusikan air minum dan air bersih ke berbagai kawasan di IKN.
Meski ada upaya menuju penggunaan air keran di IKN, data menunjukkan bahwa konsumsi air minum dalam kemasan di rumah tangga Indonesia masih tinggi. Selama lima tahun terakhir, permintaan air minum dalam kemasan cenderung meningkat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun ada fluktuasi, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum dalam kemasan terus mengalami peningkatan, terutama di daerah perkotaan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan kualitas air minum di kalangan masyarakat.
Selain itu, data menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia mencatat konsumsi air minum dalam kemasan tertinggi.
Pada 2023, DKI Jakarta memimpin dengan 79,39% rumah tangga menggunakan air minum dalam kemasan. Provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara juga menunjukkan tren serupa.
Faktor utama yang mendorong tingginya konsumsi air kemasan di provinsi-provinsi ini adalah akses yang lebih mudah dan kesadaran akan pentingnya air bersih di tengah pertumbuhan urbanisasi yang pesat.
Peningkatan konsumsi air minum dalam kemasan ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga. Sementara itu, upaya pemerintah untuk menyediakan air minum layak melalui infrastruktur air keran, seperti yang sedang dilakukan di IKN, menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air kemasan.
Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan masyarakat Indonesia dapat beralih ke sumber air yang lebih efisien dan hemat biaya, tanpa mengorbankan kualitas dan kesehatan.
Air Galon Jadi Sorotan
Ekonom senior yang merupakan mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia tidak hanya terjadi karena pandemi Covid-19 dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Melainkan juga akibat kebiasaan sehari-hari kebutuhan terhadap air galon.
“Selama ini secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita secara lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol dan segala macamnya,” kata Bambang di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, dikutip Senin (2/8/2024). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menekankan, kebiasaan mengkonsumsi air dalam kemasan tidak terjadi di semua negara.
Di negara maju misalnya, warga kelas menengah terbiasa menenggak air minum yang disediakan pemerintah di tempat-tempat umum. Dengan adanya fasilitas air minum massal itu, masyarakat negara maju tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli minum.
“Daya beli kelas menengahnya aman karena untuk air pun mereka tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak,” kata dia.
Meski begitu, Bambang mengatakan faktor kebutuhan air minum hanyalah satu dari banyak faktor lain yang menyebabkan banyak kelas menengah turun ‘kasta’ ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Bambang menduga faktor utama tumbangnya kelas menengah RI adalah pandemi Covid-19.
“Penyebabnya itu variatif. Karena kan kita lihat datanya dari 2019 ke 2023. Jadi penyebab pertama adalah Covid,” ujar dia.
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
Pengesahan RUU APBN 2023 menjadi UU ini ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa PErsidangan I Tahun Sidang 2024-2025.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” kata Dasco dan dijawab setuju oleh para anggota dewan, Selasa (3/9/2024).
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 telah diajukan pemerintah kepada para anggota dewan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada 2023, APBN masih mengalami defisit sebesar 1,61% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 337,3 triliun. Disebabkan penerimaan negara pada tahun itu hanya terealisasi Rp 2.154,2 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 3.121,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pendapat akhir dari pihak pemerintah mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan yang mengesahkan RUU itu menjadi UU. Sebab, menurutnya pelaksanaan anggaran 2023 menjadi titik sejarah penting bagi Indonesia.
“Kami berterima kasih proses pembahasan RUU P2 APBN 2023 berjalan lancar dengan tetap fokus terhadap berbagai substansi yang disampaikan oleh seluruh fraksi,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan, pelaksanaan tahun anggaran 2023 menjadi sangat penting karena Indonesia berhasil menyelesaikan tahapan penanganan Covid-19, dan dimulainya persiapan masa Pemilihan Umum atau Pemilu serentak pada 2024.
Selain itu, Indonesia juga berhasil mempertahankan aktivitas ekonominya dengan pertumbuhan sebesar 5,05% pada saat mulai semakin panasnya eskalasi konflik geopolitik di berbagai wilayah, terutama perang Rusia dan Ukraina.
Konflik geopolitik itu telah menyebabkan terganggunya rantai pasokan global, sehingga memunculkan inflasi tinggi secara global. Akibatnya, tren kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang tinggi kembali muncul setelah 40 tahun terakhir.
“ini telah mendorong satu kebijakan dalam 40 tahun terakhir di negara-negara maju yang belum pernah terjadi, yaitu kenaikan suku bunga acuan secara drastis dalam jangka waktu cepat. Langkah tersebut menimbulkan gejolak di pasar keuangan, dan disebagian negara-negara berkembangan bahkan mengalami krisis,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan, tahun 2023 menjadi penting dalam proses pelaksanaan APBN. Selain karena menjadi bukti pemerintah mampu melaksanakan APBN secara hati-hati, juga pelaksanaannya efektif dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
“Tahun 2023 adalah tahun yang sangat penting bagi perjalanan Indonesia khususnya dalam pelaksanaan APBN dengan berbagai dinamika global dan nasional yang luar biasa sangat tinggi,” ujar Sri Mulyani.
Jokowi dan rombongan lepas landas pada pukul 13.15 WIB menggunakan pesawat Kepresidenan melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Agenda Indonesia-Africa Forum Ke-2 akan diawali dengan jamuan santap malam bagi para pemimpin dan delegasi yang digelar di Intercontinental Bali Resort, Kabupaten Badung,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulis.
Indonesia-Africa Forum Ke-2 akan secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo melalui upacara pembukaan yang akan digelar di Hotel Mulia Nusa Dua Bali besok pagi, Senin, 2 September 2024. Jokowi juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela forum tersebut.
Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Bali adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.
Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden menuju Provinsi Bali yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.
“Apakah lalu akan buat partai politik baru? bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh kita lihat sama-sama ke depan,” ungkap Anies dalam Catatan Anies Baswedan Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada, Minggu (1/9/2024).
Dia pun meminta masyarakat untuk sabar menunggu langkah politik barunya ini. Dia bilang tidak akan lama lagi partai baru tersebut akan terbentuk.
“Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebh setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy, gagasan,” tegasnya.
Sementara itu, Anies menolak apabila dia harus masuk kader partai yang ada sekarang. Dia bilang kalau partai yang ada saat ini sudah terjerat dengan elit penguasa.
“Ada yang usul saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini kalau masuk partai pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih jadi kita lihat aja ke depannya,” bebernya.
