Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya didampingi Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien menunjukkan barang bukti yang disita dari jaringan Fredy Pratama
“Tiga orang ditangkap berperan sebagai kurir yakni BS, SN dan DI,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya di Banjarmasin, Rabu.
Pengungkapan ini merupakan joint operation dengan Bareskrim yang terus berupaya memonitor pergerakan jaringan Fredy Pratama di Indonesia.
Kelana menjelaskan awalnya diterima informasi masyarakat adanya rencana pengiriman sabu-sabu dalam jumlah besar dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Hasil koordinasi dengan Bareskrim diperkuat penerapan metode analisis ilmiah, didapat ciri-ciri mobil yang dikendarai untuk membawa narkotika.
Tim lapangan yang dipimpin Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien membagi tugas anggotanya ke beberapa titik penghadangan termasuk di wilayah perbatasan di Kalimantan Tengah yang menjadi pintu masuk ke Kalsel.
Alhasil, kendaraan dengan ciri-ciri yang telah dikantongi akhirnya melintas di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 12, Kelurahan Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
Penghadangan tak berjalan mulus, pelaku sempat berupaya melarikan diri dan menabrak petugas.
Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya mobil pelaku menabrak mobil tronton pembawa alat berat sehingga mobil terhenti.
“Kami lakukan tindakan tegas dan terukur lantaran aksi pelaku telah membahayakan petugas dan pengguna jalan lainnya,” jelas Kelana.
Adapun barang bukti 33 kilogram sabu-sabu terbungkus dalam 31 paket kemasan teh Cina warna hijau.
“Scientific analysis methods dilakukan secara profesional sehingga bisa mengungkap tindak pidana kriminal narkoba jaringan internasional lintas negara ini,” tambah Kelana mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
“Memasuki hari ke-22 sejak banjir di Kabupaten Sambas masih ada empat desa terdampak banjir. Sebelumnya total ada 47 desa yang terdampak banjir,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas Nisa Azwarita saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menyebutkan desa yang masih terdampak banjir yakni Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung dengan ketinggian air satu meter. Saat awal kejadian ketinggian air mencapai 3,2 meter.
Kemudian Desa Semanga dan Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung masing-masing dengan ketinggian air 1 meter dan 50 cm, serta Desa Sapak, Kecamatan Subah dengan ketinggian air 80 cm.
Menurut dia, Pemkab Sambas telah memperpanjang masa tanggap darurat menjadi hingga 20 Februari 2025 melalui SK Bupati Sambas No.27/BPBD/2025.
Pemkab Sambas juga menyalurkan 24 ton cadangan beras pemkab dan 50 ton cadangan beras provinsi. Kemudian dari BNPB telah memberikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk operasional Rp150 juta,peralatan berupa satu perahu karet kapasitas 10 orang dan mesin 40 HP sebagai sarana distribusi logistik, 150 paket sembako, 150 lembar selimut, 150 makanan siap saji, dan satu pompa alkon.
“Total bantuan telah diberikan kepada 11.638 KK atau 41.437 jiwa. Sedangkan yang belum mendapatkan bantuan ada 5.899 KK atau 20.257 jiwa. Hal itu perlu perhatian bersama,” kata dia.
Terkait penyebab di Kabupaten Sambas masih banjir sedangkan di kabupaten lainnya di Kalimantan Barat banjir telah surut, menurut dia, hal itu karena ada faktor air pasang dan kiriman banjir dari Kabupaten Bengkayang.
Faktor lainnya adalah sudah puluhan tahun sungainya tidak dinormalisasi. Ada tiga sungai yaitu Sungai Satai, Sungai Senyurai, dan Sungai Sepandak.
“Untuk normalisasi ketiga sungai tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujar dia.
Ilustrasi – Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).
Laksana puncak gunung es yang menjulang tinggi di tengah samudera, monopoli pemanfaatan ruang sebetulnya telah lama terpendam dan dibiarkan.
Kasus itu telah memberikan momentum untuk melakukan koreksi total terhadap penguasaan ruang darat dan laut di berbagai daerah oleh segelintir orang yang melanggengkan oligarki politik-ekonomi, termasuk monopoli lahan yang memangkas kawasan pertanian.
Sawah dan ladang yang dulunya menguning, kini berubah fungsi di banyak daerah. Petani semakin tergeser, bahkan merosot menjadi buruh tani, sementara setiap keluarga petani hanya memiliki tanah 0,5 hektare.
Padahal, menurut berbagai sumber, satu persen penduduk di lapisan teratas menguasai 75 persen lahan di negeri ini, sisanya 25 persen diperebutkan oleh 99 persen
penduduk.
Ketimpangan yang sangat mencolok itu adalah potret pengabaian demokrasi ekonomi. Padahal, bumi, air, dan kekayaan alam seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 konstitusi. Itu berarti, seharusnya UMKM dan koperasi diprioritaskan sebagai soko guru yang kuat bagi perekonomian nasional, cita-cita luhur para bapak bangsa kita yang disadari atau pun tidak, sedang dikhianati.
Paradigma meluasnya pembagian pendapatan perlu dibalik, untuk menumbuhkan perekonomian dari bawah, agar target pertumbuhan 8 persen yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto bisa dicapai secara berkualitas. Sebab target tersebut baru bisa berdampak jika menghadirkan keadilan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, mengatasi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menghapus kesenjangan sosial.
Perlu pula ada strategi baru untuk menutup kondisi hollow middle, dengan melahirkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi kelas menengah yang dapat memperkuat perekonomian dalam negeri.
Di era Presiden Prabowo kita perlu mulai beralih menjadi entrepreneurial society untuk menghadirkan pertumbuhan kualitatif yang menghapus jurang pemisah antara angka-angka statistik yang menghibur dan realitas kehidupan masyarakat yang menyedihkan.
Raymond Wen-Yuan Kao, professor emeritus di Ryerson University mengatakan, “It may take a revolution to gain political freedom, but it only needs entrepreneurship to gain economic freedom.” Dengan prinsip itu, maka kewirausahaan dapat menjadi mesin penggerak perubahan menuju kemandirian dan demokrasi ekonomi, termasuk menggerakkan masyarakat di 75.753 desa di Tanah Air untuk menghasilkan nilai tambah demi meningkatkan kesejahteraan.
Dalam bukunya berjudul “The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits”, C.K. Prahalad mengatakan bahwa korporasi besar pun dapat menimba manfaat dari pemberdayaan kaum miskin sebagai “pasar laten yang selama ini terlupakan”, namun dapat menyerap banyak produk dan jasa dari korporasi besar.
Profesor strategi korporasi pada Universitas Michigan itu juga mengatakan bahwa strategi demikian itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus mengentaskan kemiskinan, sehingga kaum tertinggal pun dapat memperoleh “perhatian yang bermartabat” dari sektor swasta besar, suatu keuntungan yang sering dinikmati hanya oleh kelas menegah dan atas.
Untuk merealisasikannya, maka tata kelola penguasaan lahan perlu disempurnakan secara berkeadilan agar tidak terjadi monopoli ruang yang merugikan rakyat. Maklumat Sultan Hamengkubowono IX pada 5 September 1945 bahwa “Takhta untuk rakyat, tanah untuk rakyat” itu masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang, bahwa kekuasaan dan Tanah Air Indonesia ini memang untuk seluruh rakyat.
Masih teringat ekonom terkenal asal Peru, Hernando de Soto, yang dalam bukunya “The Mystery of Capital dan The Other Path” menekankan perlunya merekam kegiatan ekonomi informal yang melibatkan UMKM di negara-negara berkembang. Ia mengadvokasi rekognisi legal terhadap hak milik tanah masyarakat golongan bawah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas demi mengentaskan kemiskinan, sebagai strategi pemerataan.
Paradigma baru tentang redistribusi aset yang dikemukakannya itu juga menyorot situasi dimana rakyat yang tadinya menjadi tuan tanah akhirnya berubah menjadi “pengemis yang duduk di atas periuk emas.” Tanahnya kaya, tapi rakyatnya miskin, dan tak ikut menikmati kekayaan negerinya, karena aset-aset mereka hanya “menjadi modal mati.”
Kondisi serupa itu juga terjadi di Indonesia, karena itu apabila entrepreneurial spirit dikembangkan, kelas menengah diperluas, koperasi diutamakan, dan UMKM diberdayakan, maka akan terjadi perubahan besar dalam struktur perekonomian kita, sehingga kelompok usaha besar hanya perlu beroperasi di sektor industri untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di semua daerah.
Selama ini UMKM dan koperasi tidak memiliki akses pasar dan pendanaan yang memadai, karena tidak berskala, sehingga tidak pula punya akses ke perbankan. Padahal, pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha milik rakyat akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi di semua daerah untuk menciptakan pemerataan secara berkelanjutan.
Konsep ekonomi kerakyatan seperti itu juga yang diadvokasi oleh Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bahwa dengan koperasi, maka banyak warga masyarakat dapat terlibat untuk membangun perekonomian dari bawah (bottom-up growth), terbalik secara diametral dari teori meluasnya pembagian pendapatan yang tidak pernah menjadi kenyataan itu, serta teori ekonomi liberal kapitalistik yang membatasi peluang masyarakat golongan bawah untuk memperbaiki nasib.
Di tengah samudera pasar bebas dunia, semestinya kita tidak perlu terkekang dan tunduk kepada setiap tekanan negara lain yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalistik, sebab hanya akan melumpuhkan pelaku ekonomi dalam negeri di tengah persaingan dunia yang cenderung menggunakan “hukum rimba”.
Lihat saja bagaimana Amerika Serikat bertikai dengan Kanada, Meksiko, dan China akibat kebijakan Presiden Donald Trump menaikkan tarif 25 persen terhadap produk ekspor mereka. Intisari dari perselisihan itu adalah tekad untuk mendahulukan kepentingan dalam negeri.
Kita dapat menarik pelajaran dari cara negara-negara itu membela kepentingan dalam negerinya masing-masing, dengan menggelorakan semangat “Indonesia First“. Perjanjian WTO pun bisa tidak dipatuhi ketika kepentingan dalam negeri diprioritaskan. Perlu kita mewaspadai eskalasi perang dagang tersebut yang dapat berakibat pada pemasukan devisa ekspor dan kinerja pelaku ekonomi dalam negeri.
Dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberdayakan pelaku ekonomi di semua daerah, tanpa mengorbankan eksistensi korporasi besar, serta kerja sama bisnis dan ekonomi dengan negara-negara lain, sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang perlu diciptakan untuk menghadirkan keadilan. Sebab absennya keadilan ekonomi, yang menyuburkan monopoli ruang, telah melahirkan oligarki ekonomi-politik yang menyayat hati rakyat.
Keberhasilan penataan ruang darat, laut, dan udara tidak diukur dari seberapa banyak ruang-ruang itu dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi di lapisan teratas piramida sosial, melainkan dari kenaikan taraf hidup masyarakat di lapisan bawah, termasuk kaum buruh, petani, nelayan serta pekerja-pekerja lainnya di berbagai daerah, yang masih merangkak di sektor informal. Ini bisa terjadi apabila kita menerapkan strategi pertumbuhan dari bawah agar terjadi pemerataan secara berkeadilan.
Satu contoh sederhana tentang pertumbuhan dari bawah itu dapat kita lihat di Selandia Baru yang sudah menghasilkan petani-petani sekelas pengusaha. Dalam suatu kunjungan ke sana, kita menemukan sejumlah petani yang sedang makan dan bersenang-senang di restoran Jepang. Di waktu luang, mereka pergi bermain golf. Dan para petani itu membiayai keluarganya yang bekerja di kota, bukan sebaliknya.
Dibutuhkan reorientasi strategi untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah, agar anak-cucu mereka tidak mengalami nasib seperti mereka. Sebab jika anak petani masih menjadi petani pula dan anak nelayan masih juga mengalami nasib seperti orang tuanya di berbagai daerah, itu berarti pertumbuhan dari bawah belum terjadi, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi belum terjadi.
Dengan latar belakang kontemplasi di atas, maka kasus besar yang kini mengusik perhatian masyarakat, pagar laut di perairan Tangerang, sepatutnya dijadikan pemicu untuk membongkar gunung es di samudera monopoli ruang yang semakin dinikmati kelompok ultra-kaya, tapi semakin pula menyayat rasa keadilan masyarakat yang kian lelah dan gelisah menyaksikan “pameran” ketidakadilan itu.
Presiden Prabowo diyakini tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Tampilnya Prabowo sebagai kepala negara juga memberikan sinyal tegas bahwa sudah berakhir masa-masa dimana aturan hukum bisa seenaknya direkayasa, disiasati, dan ditransaksikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Kalau benar hukum adalah panglima, maka mantan panglima Kostrad yang kini menjadi Presiden RI itu dapat bertindak tegas untuk menghapus monopoli di segala bidang, agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi miring di masyarakat.
Masyarakat telah menitipkan harapan besar di pundaknya untuk membangun Indonesia yang adil dan lebih sejahtera, dan kita tidak ingin harapan besar itu berubah menjadi mimpi besar di akhir masa jabatannya. Sebab ia mampu merealisasikannya.
*) Irman Gusman adalah Ketua DPD RI 2009-2016, senator RI
Dalam sebuah wawancara yang biasanya jarang dilakukan oleh pemimpin lembaga spionase Rusia, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri (SVR) Rusia Sergey Naryshkin baru-baru ini menyatakan bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan kendali atas situasi global.
Wawancara yang dilakukan oleh kantor berita Rusia, RIA Novosti itu mengutip ucapan Naryshkin yang menyebutkan bahwa hegemoni lama yang diwakili AS secara bertahap tengah merosot dan kehilangan kendali.
Tentu saja, berbagai pihak dapat mengeluarkan argumen yang menentang penilaian Naryshkin, tetapi ada sejumlah peristiwa yang layak disorot di AS yang terkait dengan penilaian tersebut. Salah satu peristiwa itu adalah kontroversi penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang dilakukan oleh Elon Musk, miliarder yang kini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE).
Menurut cuitannya di akun X pada Ahad (2/2), Musk menyebut USAID sebagai “organisasi kriminal” yang sudah saatnya untuk “mati”.
USAID merupakan alat utama dalam kebijakan luar negeri AS dalam konteks, antara lain, memberikan bantuan kemanusiaan, mendorong demokrasi, dan mendukung pembangunan ekonomi di banyak negara. Dengan demikian, berbagai bentuk bantuan yang disalurkan oleh USAID dapat dikatakan sebagai bentuk membantu meningkatkan citra global AS serta memperkuat hubungan hubungan Paman Sam dengan negara lain.
Sedangkan DOGE itu dibentuk Presiden AS Donald Trump dengan tujuan memangkas pengeluaran federal untuk melakukan penghematan. Maka, USAID yang pada tahun fiskal 2023 mengelola dana lebih dari 40 miliar dolar AS merupakan target empuk DOGE.
Musk menyatakan penutupan USAID itu telah disetujui oleh Presiden Trump, serta dia juga mengunggah di X bahwa tujuannya adalah menghentikan agar uang pajak warga AS “tidak dicuri karena sampah dan penipuan”.
Bila bantuan yang diberikan oleh USAID dapat dikategorikan sebagai “sampah dan penipuan”, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan soft power (daya halus) AS juga sedang tergerus. Hal ini karena daya halus suatu negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui cara-cara nonkoersif, seperti budaya, diplomasi, dan bantuan pembangunan.
Dengan terhentinya bantuan dari USAID kepada sejumlah negara, maka dapat dipastikan bahwa kemampuan daya halus AS juga akan memudar. Hal ini juga membuka berbagai upaya dari negara pesaing AS (baca: China) untuk dapat menggelontorkan bantuan lebih banyak dan menunjukkan kekuatan daya halus mereka di tengah merosotnya bantuan AS.
Selain penutupan USAID, Elon Musk melalui akun media sosial DOGE juga mengatakan telah menghemat lebih dari 1 miliar dolar AS dengan membatalkan kontrak terkait program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI). Berbagai program DEI dirancang untuk mendorong keadilan, keterwakilan, dan peluang bagi orang-orang dari berbagai latar belakang di berbagai sektor, termasuk di beragam tempat kerja, bidang pendidikan, sektor pemerintahan, dan banyak lagi jenisnya.
Dalam beberapa kasus, program DEI mungkin terkait dengan kebijakan tindakan afirmatif yang bertujuan untuk memperbaiki diskriminasi di masa lalu dengan memberikan preferensi atau dukungan tambahan kepada kelompok yang kurang terwakili.
Namun, langkah tersebut berbeda dengan kesalahpahaman bahwa DEI adalah kuota untuk kelompok minoritas, karena DEI kerap melibatkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman pelamar.
DEI sejalan dengan kebijakan pemerintahan AS yang kerap mempromosikan cita-cita demokrasi, HAM, dan kesetaraan secara global, karena isi dari program DEI sedikit banyak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dengan berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusi secara domestik, serta mendukung upaya serupa di luar negeri, AS dapat meningkatkan reputasi globalnya sebagai masyarakat yang progresif dan inklusif.
Untuk itu, inisiatif DEI juga sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatan daya halus AS, meskipun dalam bentuk pengaruh yang lebih tidak langsung dibandingkan dengan mekanisme tradisional lainnya seperti bantuan luar negeri dan diplomasi. Pembatalan kontrak kerja yang terkait dengan program DEI juga sedikit banyak juga akan berpengaruh kepada potensi daya halus yang dimiliki AS.
Dampak penutupan program DEI berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra internasional AS, antara lain adanya persepsi global bahwa AS inkonsisten sebagai model nilai-nilai progresif, khususnya seputar HAM dan kesetaraan. Selain itu, dengan menunjukkan sikap anti-DEI juga akan dapat melemahkan otoritas moral AS dalam isu-isu seperti hak-hak sipil dan demokrasi, terutama di negara-negara yang mendukung inisiatif DEI, yang banyak di antaranya adalah sekutu AS, terutama di negara-negara Eropa.
Tidak hanya persoalan sehubungan USAID dan DEI, Elon Musk juga mendapat sorotan dari sejumlah tokoh oposisi dari Partai Demokrat AS seperti Senator Elizabeth Warren yang telah menyuarakan kekhawatiran atas Musk dan stafnya yang memaksa masuk ke sistem pembayaran pemerintah federal AS. Pasalnya, sistem itu bersifat sensitif karena menyangkut informasi data pribadi jutaan warga AS.
Warren memperingatkan bahwa sistem yang memastikan berbagai hal seperti cek Jaminan Sosial dan pembayaran Medicare (semacam BPJS Kesehatan di AS) telah diambil alih oleh Musk.
“Elon baru saja mengambil kendali seluruh sistem pembayaran itu, menuntut kekuasaan untuk menyalakannya bagi teman-temannya atau mematikannya untuk siapa pun yang tidak dia sukai. Seorang laki-laki memutuskan siapa yang dibayar dan siapa yang tidak. Itu bukan hukumnya, tapi itulah kenyataannya,” papar Warren.
Bukan hanya terkait dengan pembayaran dari pemerintah federal yang berada dalam kendali Elon Musk, Warren juga memperingatkan bahwa miliarder itu kini memiliki akses penuh kepada berbagai informasi keuangan pribadi warga AS, sehingga berpotensi untuk menyalahgunakan semua informasi itu, baik untuk meningkatkan keuangannya atau memperluas kuasa politiknya.
Senada dengan Warren, sejumlah kritik terhadap berbagai langkah kontroversi Musk menyatatakan bahwa perusahaan milik Musk seperti SpaceX, yang telah menerima miliaran dolar hasil kontrak dengan pemerintah AS, juga ke depannya bisa terlibat dalam sejumlah proyek melalui DOGE yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan bisnis pribadi sang miliarder.
Keuntungan finansial strategis
Profesor Politik dan Ekonomi Intenasional di Middlebury College Vermont, AS, Allison Stanger dalam artikel di laman media nirlaba The Conversation berpendapat bahwa motivasi mendalam yang mendorong keterlibatan Musk dalam pemerintah AS sepertinya tidak sepenuhnya bersifat altruistik, tetapi harus dilihat dari aspek kerajaan bisnisnya yang sangat besar.
Stanger mengingatkan berbagai pihak bahwa dengan akses ke sistem pemerintahan AS yang sensitif hingga masih ketidakjelasannya peran DOGE hingga saat ini, telah membuat Musk mendapatkan keuntungan finansial dan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya baik untuk dirinya sendiri maupun perusahaannya, termasuk Tesla dan SpaceX.
Pakar politik ekonomi AS itu menyatakan, dalam peran barunya di pemerintahan Trump, Musk dinilai dapat membongkar kinerja berbagai lembaga pemerintah yang selama ini membatasi bisnisnya, sehingga DOGE dapat menjadi wahana untuk melemahkan semua mekanisme pengawasan yang selama ini dilakukan AS terhadap bisnis Musk, dengan dalih berkedok kebijakan “efisiensi” atau penghematan anggaran.
Stanger menyatakan, aspek yang paling buruk dari kepemimpinan Musk di DOGE adalah aksesnya terhadap berbagai data yang dimiliki pemerintah AS, yang mencakup informasi rekening bank, nomor Jaminan Sosial, dan dokumen pajak penghasilan. Para staf Musk juga disebut memiliki kemampuan untuk mengubah perangkat lunak, data, transaksi, dan catatan sistem terhadap berbagai salinan informasi pribadi paling sensitif di AS itu.
Menurut Stanger, semua hal itu bukan spekulasi tetapi dampak pemikiran logis dari otoritas DOGE yang dikombinasikan dengan perilaku Musk selama ini. Bahkan, berbagai kritikus menyamakan langkah Musk dengan kudeta besar-besaran dari pihak korporasi.
Memang masih belum jelas bagaimana ke depannya gegap gempita kontroversi kebijakan “efisiensi/penghematan” yang dilakukan Musk. Namun, kekuatan daya halus yang dimiliki oleh AS di mata para sekutunya berpotensi dapat dipastikan akan terus memudar dan kerja sama tingkat global AS juga akan dipertanyakan.
Bila kekuatan daya halus Paman Sam melemah, maka sejumlah pihak yang akan paling diuntungkan adalah China yang selama ini telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam perdagangan, infrastruktur, dan investasi.
Sementara itu, Uni Eropa dinilai dapat mengisi kekosongan diplomatik dan HAM yang selama ini diarahkan oleh AS, sementara Rusia dapat meningkatkan manuver geopolitiknya.
Sedangkan, Negara-negara Selatan Global kemungkinan akan lebih mengandalkan China atau kekuatan regional untuk mendapatkan dukungan. Tidak hanya para negara, para aktor non-negara seperti sejumlah raksasa teknologi hingga LSM yang kuat di tingkat internasional dapat pula ke depannya menjadi lebih berpengaruh dalam membentuk budaya dan kebijakan global.
Dengan demikian, hilangnya kekuatan daya halus AS kemungkinan akan mengarah pada terciptanya dunia multipolar di mana tidak ada satu negara pun yang memiliki pengaruh dominan seperti AS pada abad ke-20 lalu. Namun berbagai poros kekuatan, yang masing-masing memiliki prioritasnya sendiri, akan bersaing untuk membentuk norma dan institusi global.
Ilustrasi – Gaya hidup WFA (work from anywhere) membuat seseorang selalu menatap layar di mana pun berada, termasuk dalam perjalanan kereta.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengaku telah menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (flexible working arrangement/FWA) sejak pandemi COVID-19 melanda di Tanah Air.
Hal tersebut merespons kebijakan beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengimplementasikan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk menghemat anggaran.
“Kementerian PANRB telah menerapkan kebijakan fleksibilitas dalam bekerja secara internal pascapandemi COVID-19, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” ujar Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Mohammad Avverouce saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Pada fleksibilitas lokasi, dia memerinci pengaturan fleksibilitas dalam melaksanakan tugas yang diberlakukan KemenPANRB berupa pegawai di unit kerja KemenPANRB dapat bekerja dari rumah dengan batas maksimal 30 persen dari total pegawai di unit kerja tersebut.
Pada fleksibilitas waktu, lanjut dia, pegawai KemenPANRB bisa mulai bekerja hingga pukul 09.00 WIB dengan kewajiban mengganti waktu kerja secara proporsional saat pulang bekerja, maksimal delapan kali dalam sebulan
“Ini disesuaikan dengan kebutuhan,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja selama 2 hari dan 3 hari untuk bekerja di kantor atau work from office (WFO) dalam seminggu sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.
Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2), mengatakan bahwa institusinya telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN sekaligus juga menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.
“Efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi,” kata Zudan.
Menurut dia, formula 2 hari WFA dan 3 hari WFO merupakan langkah awal efisiensi anggaran untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu.
Kegiatan siniar (podcast) bertema “100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dan peluncuran buku Jalan Terjal Etika Politik, Catatan Pilu Pemilu2024” di loby Gedung Rektorat Unej, Jumat (7/2/2025).
“Di satu sisi dituntut mewujudkan janji politik yang populis seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga kucuran bantuan sosial, sementara anggaran yang tersedia terbatas,” katanya saat kegiatan siniar (podcast) bertema “100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dan peluncuran buku Jalan Terjal Etika Politik, Catatan Pilu Pemilu2024” di lobi Gedung Rektorat Unej, Jumat.
Menurutnya Indonesia juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang yang cukup besar di tahun ini dan tahun depan, sehingga mau tidak mau pemerintah memilih kebijakan efisiensi di semua sektor.
“Belum lagi dengan beban proyek infrastruktur warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi itu menambah beban pemerintahan saat ini,” ucap Ketua Senat Unej itu.
Ia menjelaskan pemerintahan Prabowo-Gibran harus membuat prioritas dan memilih program apa yang harus didahulukan karena efisiensi di semua sektor juga dikhawatirkan menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sudah dicanangkan.
“Siapa pun presidennya dengan kondisi seperti itu maka akan menghadapi beban berat. Di sisi lain, naiknya pasangan Prabowo–Gibran melalui sejumlah kontroversi dan polemik juga menjadi potensi permasalahan,” tuturnya.
Hal yang sama disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej yang hadir dalam siniar tersebut Ikhwan Setiawan yang menyebut bahwa kondisi politik saat ini sebagai politik deg-degan.
“Walaupun modal dukungan parlemen hampir semuanya tertuju pada pemerintahan Prabowo–Gibran, namun mulai muncul drama, semisal kasus pagar laut hingga kisruh elpiji bersubsidi,” ujarnya.
Ikhwan mengatakan petinggi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada menteri-menteri yang kurang seirama, sehingga hal itu menjadi peringatan keras dan kejadian itu yang harus diorkestrasi oleh Prabowo dengan hati-hati agar tidak meledak.
Ia mengutip bagian epilog di buku karya Andang Subaharianto itu bahwa Prabowo hari ini adalah sentral pemerintahan. Sosok Prabowo dengan masa lalunya, gagasan-gagasannya, orang yang mengelilinginya dan tantangan yang akan dihadapi akan menjadi variabel yang akan mewarnai dinamika Indonesia di masa depan.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalihkan pola subsidi yang selama ini diberikan berupa barang, khususnya LPG 3 kilogram, diubah dengan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Dia pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi masalah subsidi energi demi mencapai visi ketahanan energi di masa mendatang. Dengan begitu, menurut dia, subsidi energi perlu diganti dengan subsidi berupa dana.
“Artinya, mereka yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) akan menerima subsidi secara langsung melalui transfer atau mekanisme penyerahan dana lainnya untuk membeli LPG subsidi setiap bulan,” kata Eddy di Jakarta, Jumat.
Pada awalnya, LPG 3 kg bersubsidi itu ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra sejahtera. Namun kini justru penggunaannya meluas hingga ke rumah tangga kelas menengah, bahkan kafe dan restoran.
“Bagian ini yang harus dibenahi bersama,” kata dia.
Sebagai contoh, dia menjelaskan jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp33 ribu dan setiap kepala keluarga menggunakan 3 tabung per bulan maka bagi penerima subsidi akan mendapatkan Rp99 ribu secara tunai dari pemerintah.
“Jika mekanisme ini berjalan, hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina,” kata dia.
Maka dari itu, dia mengatakan bahwa pemberian subsidi tepat sasaran akan mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat sekaligus meringankan beban APBN. Pembenahan itu pun bakal sejalan dengan momentum penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Kita tentu memahami bahwa pembiayaan program pemerintah Prabowo-Gibran tidak selalu dari peningkatan pendapatan negara, namun juga dari penghematan anggaran, khususnya melalui pemberian dan distribusi subsidi tepat sasaran,” katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri Lagat Siadari di Tanjungpinang, Kamis menjelaskan temuan penyimpangan itu terkait memanipulasi harga barang subsidi dengan kenaikan berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000, bahkan bisa lebih.
Dari temuan di lapangan, harga LPG 3 kg sering tidak stabil di masyarakat dipicu terjadi mark up harga dari harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya Rp21.000, menjadi Rp26.000 hingga Rp28.000 per tabung.
“Kenaikannya berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000, bahkan bisa lebih,” katanya.
Oleh karena itu, Lagat menekankan pentingnya penataan ulang dalam pendistribusian gas LPG 3 kg, sebagaimana yang direncanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya rencana untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 kg sudah keniscayaan karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mengakibatkan subsidi atas LPG 3 kg untuk masyarakat menjadi kurang efektif.
“Banyak penyimpangan yang terjadi selama ini, sehingga memicu harga LPG 3 kg justru melambung,” katanya mengungkapkan.
Lagat juga menyoroti selama ini distribusi gas LPG 3 kg dimonopoli oleh agen-agen tertentu yang mengikat perjanjian dengan PT. Pertamina daerah.
Pemerintah kini sedang merencanakan untuk meningkatkan status pangkalan menjadi subpangkalan yang meneruskan distribusi ke pengecer.
Selanjutnya, pengaturan pembelian LPG 3 kg oleh masyarakat hanya dengan NIK atau KTP dan akan tercatat secara digital melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP), meski tidak dibatasi pembelian.
Pihaknya berharap pola tersebut bisa efektif untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di daerah tersebut.
“Apalagi subsidi terhadap bahan bakar gas LPG 3 kg ini dalam APBN 2025 mencapai Rp87 triliun,” tutur Lagat.
Ombudsman Kepri memberikan catatan kepada Pertamina Batam dan seluruh Disperindag Kota/Kabupaten di Kepri, yakni agar Pertamina memastikan suplai LPG 3 kg ke pangkalan-pangkalan yang telah dibentuk bisa sesuai jumlahnya dan tepat waktu pengantaran.
Pertamina diharapkan juga dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap agen-agen dan pangkalan-pangkalan agar tidak bermain menyalahgunakan distribusi LPG 3 kg ke pihak lain yang tidak berhak kecuali masyarakat dengan harga HET.
“Pertamina dan Disperindag rutin razia dan menindak pengecer-pengecer jalanan yang bukan pangkalan dan tidak punya izin menjual gas LPG 3 kg,” katanya menegaskan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).
“Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.
“Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS,” kata Tessa.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama.
Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.
Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.
KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).
Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.
Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.
Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.
Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.
KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.
Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.
Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Saya dapat informasi dari pukul 09.30 WIB dan sudah lama mengantre,” kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Iwan mengatakan dirinya sudah kesusahan mendapatkan elpiji sejak sepekan lalu atau tepatnya saat perayaan Imlek.
Dia mengaku sudah mencari-cari dimana saja lokasi penjualan elpiji mengingat setiap harinya dibutuhkan untuk berdagang pecel lele.
Apalagi, pada Senin (3/2) dia tidak mendapatkan elpiji yang didistribusikan Pertamina di SPBU dekat rumahnya.
“Kemarin ke pom bensin enggak dapat,” ujarnya.
Sementara, warga lainnya yang juga pedagang siomay, Yulia mengatakan dirinya juga kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg.
Yulia menyarankan kepada pemerintah agar tepat sasaran maka perlu adanya pendataan. Salah satunya memberikan kartu kepada yang membutuhkan demi pemerataan.
“Inginnya kasi kartu aja biar tepat sasaran,” ucap Yulia.
Di agen resmi kawasan Gandaria Selatan itu, satu orang warga hanya diperbolehkan untuk membeli satu tabung elpiji dengan harga Rp20 ribu tanpa diperiksa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat agar tak melakukan “panic buying” (pembelian secara berlebihan karena panik) terkait langkanya liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) 3 kilogram di Jakarta.
Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pihak Pertamina hingga Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menstabilkan kembali ketersediaan elpiji 3 kg.
