Mensesneg temui mahasiswa yang demo di depan Patung Kuda

Mensesneg temui mahasiswa yang demo di depan Patung Kuda

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menaiki mobil komando saat menemui mahasiswa yang menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). 

 Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, pada Kamis (20/2) petang.

Dalam kesempatan itu, Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengutus dirinya untuk berkomunikasi dengan para mahasiswa.

“Saya mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik,” katanya.

Ia pun memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia didengar oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyu pun menghargai sikap kritis dari para mahasiswa dan mencoba menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka.

“Kami sudah membaca apa yang adik-adik tuntut,” kata dia kepada para pendemo.

Mensesneg saat ini sedang berorasi di depan para mahasiswa dengan menaiki mobil komando yang digunakan oleh massa aksi.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 588 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas.

“Kekuatan pengamanan 588 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan agar selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Selain pengamanan unjuk rasa, Polres Metro Jakpus juga mengamankan acara pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

Susatyo menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

“Kami memastikan pelaksanaan pelantikan berlangsung aman dan kondusif. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional untuk mengurai kepadatan di sekitar Istana Negara dan Monas,” katanya.

Profil Nugroho Sulistyo Budi, nakhoda baru BSSN

Profil Nugroho Sulistyo Budi, nakhoda baru BSSN

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi (kiri), Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo (kedua kiri), Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari (ketiga kiri) mengikuti pelantikan Mendiktisaintek dan Tiga Kepala Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian di Istana Negara, Rabu.

Antara sempat merangkum profil singkat perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga ini.

Nugroho merupakan perwira tinggi TNI AD jebolan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang memiliki pengalaman cukup banyak di dunia militer.

Beberapa posisi telah dia pegang selama berkarir di TNI diantaranya pernah tergabung dalam grup IV Kopassus yakni Tim Mawar, pada masa aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998.

Setelah itu, Nugroho juga pernah mengemban jabatan strategis saat menjadi perwira tinggi yakni sebagai Dandim 0733/BS pada tahun 2009-2011 di bawah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.

Setelah itu, Nugroho pindah tugas menjadi Agen Madya BIN daerah Jawa Tengah sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN berdasarkan Keputusan Panglima TNI No. Kep/463/VI/2016.

Nugroho lalu ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

Pada 18 Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan promosi dan mutasi beberapa terhadap perwira di lingkungan kepresidenan, salah satunya Nugroho yang terpilih menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Nugroho pun melakukan serah jabatan dengan Brigjen TNI Endro Satoto pada 8 November 2024 yang dipimpin oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Namun, jabatan terakhir sebagai Inspektur Utama BIN tidak dituntaskan hingga akhir periode karena dia ditunjuk sebagai Kepala BSSN.

Nugroho sebenarnya sudah ditunjuk sebagai Kepala BSSN pada Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

Namun demikian Nugroho terkena mutasi dalam rangka pensiun berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Hal tersebut membuat jabatan Kepala BSSN sempat kosong untuk beberapa waktu. Nugroho dicanangkan akan dipasangkan dengan ahli siber Pratama Dahlian Persadha yang akan

Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

Arsip foto – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

“Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

“Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata,” ujar Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” kata Menkeu.

Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi,” tegas Presiden.

Tantangan nasionalisme di tengah gempuran tagar #KaburAjaDulu

Tantangan nasionalisme di tengah gempuran tagar #KaburAjaDulu

Menteri Karding dalam Rapat Kerja Bersama KP2MI Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025)

 Tagar #KaburAjaDulu yang dalam beberapa hari terakhir sempat bertengger sebagai topik paling tren di linimasa, jika direnungi lebih dalam, bukan sekadar kelakar anak muda yang jenuh, melainkan sebuah alarm sosial yang memantulkan keresahan kolektif.

Sebenarnya, ini memang bukan tren iseng, juga bukan sekadar candaan sambil lalu. Melainkan refleksi generasi yang mendapati negeri tempatnya lahir dianggapnya tak cukup menjanjikan masa depan yang cerah.

Jadi ini bukan soal kabur melainkan soal harapan yang mulai memudar atau kekecewaan yang sangat dalam.

Padahal di era digital yang penuh distraksi, sulit bagi sebuah bahasan atau wacana untuk bertahan lebih dari satu pekan.

Tapi #KaburAjaDulu bertahan, mengakar dalam percakapan, merayapi ruang-ruang diskusi.

Mengapa? Sebab ini bukan sekadar urusan ekonomi yang sedang lesu, melainkan sebuah rasa frustrasi mendalam terhadap arah kebijakan negara.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan fenomena #KaburAjaDulu bisa saja muncul di kalangan anak muda Indonesia saat ini karena dipengaruhi oleh sikap semangat kebangsaan yang mulai goyah akibat keresahan mereka terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri.

Anak-anak muda juga melihat peluang di luar Indonesia lebih menggiurkan, misalnya tawaran memulai hidup baru di Jepang atau Kanada. Bukan karena mereka tak cinta negeri atau tak nasionalis, bukan karena mereka malas berjuang di negeri sendiri.

Tetapi, mari jujur bahwa sistem yang seharusnya menopang malah kerap menyesakkan. Pendidikan tak terakses bebas, lapangan kerja semakin sempit, upah rendah, harga properti semakin tak terjangkau, dan meritokrasi masih sering dikalahkan oleh nepotisme. Akhirnya, muncul pertanyaan, “Kalau di tempat lain lebih menjanjikan, kenapa tidak?”

Sebuah survei yang dilakukan oleh JobStreet berjudul “Decoding Global Talent 2024: Tren Mobilitas Pekerja” mengungkapkan bahwa 67 persen orang Indonesia berminat untuk bekerja di luar negeri pada tahun 2023.

Alasan utama yang mendorong minat ini antara lain faktor ekonomi, pengembangan karier, kualitas hidup, serta keinginan untuk meningkatkan pengalaman dan jaringan global melalui lingkungan multikultural.

Padahal dulu, semua sering mencibir mereka yang memilih pergi. Diaspora dianggap bentuk pengkhianatan. Kini, justru yang bertahan sering dipertanyakan, “Kamu yakin masih mau di sini?”

Fenomena ini bukan sekadar ekspresi iseng, melainkan bentuk soft protest. Ada banyak cara orang mengekspresikan ketidakpuasan di antaranya turun ke jalan, mengisi petisi, hingga memilih untuk diam dan pergi. Yang terakhir ini justru lebih berbahaya. Jika yang terbaik memilih hengkang, siapa yang akan tersisa?

Lantas, solusi apa yang bisa dilakukan? Mungkin inilah saatnya negara melakukan audit besar-besaran terhadap kebijakan yang membuat generasi mudanya lebih memilih angkat kaki. Sederhananya, orang akan bertahan jika mereka melihat masa depan di sini.


Membangun harapan

Tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial setelah banyak masyarakat yang sedang bekerja di luar negeri menyarankan netizen untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar Indonesia.

Tren tersebut meluas setelah sejumlah pihak menyebutkan banyak keuntungan bekerja di luar negeri, termasuk mendapatkan upah yang tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding sendiri mendorong peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI) ketika merespons tren #KaburAjaDulu di media sosial.

Karding menganggap tren yang menyoroti tentang menariknya peluang kerja di luar negeri tersebut sebagai hal positif.

Namun, dia menekankan tentang perlunya bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sebelum memilih untuk bekerja di luar negeri. “Dengan catatan, masyarakat yang memiliki keinginan (untuk) terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya,” kata dia.

Namun di luar itu, negeri ini sudah saatnya membangun kembali harapan agar tidak terlanjur memudar. Beberapa hal yang semestinya dilakukan di antaranya dengan mereformasi sistem ekonomi yang harus lebih konkret.

Wacana hilirisasi dan industri kreatif memang menjanjikan, tetapi jika kesempatan tetap dimonopoli segelintir orang, efeknya tak akan terasa luas.

Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar membuka akses bagi anak muda untuk berdaya. Subsidi pendidikan bukan hanya untuk yang pintar, tetapi juga yang potensial.

Keterbukaan pasar tenaga kerja harus lebih luas agar kesempatan lebih merata. Dan yang terpenting, sistem yang menghargai keahlian, bukan koneksi.

Kemudian, negeri ini perlu mengoreksi budaya kerja. Negara maju menawarkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, sementara di sini, kerap kali lembur tanpa batas dianggap dedikasi.

Gaji tinggi di luar negeri bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem yang lebih menghargai tenaga kerja. Jika ingin anak muda bertahan, maka sudah saatnya menyusun sistem kerja yang adil dan manusiawi.

Selanjutnya, pemerintah harus berani mengakui jika ada kebijakan yang tak tepat sasaran maka harus segera ditata ulang. Generasi ini tumbuh dengan internet, mereka membaca, mereka membandingkan.

Janji kosong tidak lagi laku dijual. Dibutuhkan kebijakan konkret yang bisa dirasakan dampaknya secara langsung, bukan sekadar wacana di atas kertas.

Lalu, jika negara ingin mempertahankan bakat-bakat terbaik, tawarkan saja insentif. Banyak negara sudah melakukannya, beasiswa berbasis keterampilan yang diikuti dengan kontrak kerja, bantuan modal usaha dengan regulasi yang transparan, hingga reformasi pajak bagi profesional muda.

Ini bukan sekadar insentif ekonomi, tetapi juga membangun ikatan emosional antara warga dan negaranya.

Terakhir, semua perlu membangun narasi baru tentang harapan. #KaburAjaDulu adalah cerminan dari keputusasaan.

Jika ingin mengubahnya, bangsa ini butuh cerita baru bahwa bertahan di negeri ini bukan hukuman, tetapi sebuah kesempatan.

Fenomena ini bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan retorika optimisme semu. Anak muda bukan anti-nasionalis. Mereka justru sangat peduli. Namun, mereka juga realistis. Jika ingin mereka bertahan, beri mereka alasan yang kuat.

Sebab jika tidak, jangan salahkan mereka yang memilih pergi. Yang harus dibangun adalah sistem yang membuat mereka ingin tinggal dan membangun negeri dengan nasionalisme yang tinggi.

Harga pangan Senin: Bawang merah Rp33.250/kg, cabai rawit Rp54.250/kg

Harga pangan Senin: Bawang merah Rp33.250/kg, cabai rawit Rp54.250/kg

lustrasi – Pedagang melayani pembeli bawang merah di pasar tradisional Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (8/6/2022).

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, bawang merah di harga Rp33.250 per kilogram dan cabai rawit merah Rp54.250 per kg, di Senin pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Senin pukul 09.40 WIB, selain bawang merah dan cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp41.250 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp13.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp12.500 per kg; beras kualitas medium I Rp14.400 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp13.900 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.550 per kg; dan beras kualitas super II Rp14.650 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp35.000 per kg; cabai merah keriting Rp37.500 per kg; dan cabai rawit hijau Rp31.250 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp32.750 per kg; sedangkan daging sapi kualitas I Rp120.000 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp113.750 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.400 per kg; gula pasir lokal Rp17.900 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.650 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp19.650 per kg; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp18.650 per kg

kas138

Prabowo tak suka ada yang cela Megawati

Prabowo tak suka ada yang cela Megawati

Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025)

Presiden RI Prabowo Subianto memuji jasa dari para Presiden pendahulu yang telah memimpin Indonesia sebelum dirinya dan menyebutkan jasa mereka sebagai pondasi yang baik dalam membangun dan menciptakan kemakmuran bangsa, karena itu Prabowo pun tak suka bila ada yang mencela Megawati yang merupakan presiden wanita pertama itu.

Dalam acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa jasa besar para Presiden terdahulu layak diapresiasi, tak terkecuali untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Mega, saya akui, Ibu Mega banyak jasa dan keberhasilannya untuk republik ini. Saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega ke saya, saya nggak suka ada yang jelek-jelekin Bu Mega karena saya mengerti apa yang beliau buat untuk republik ini,” kata Prabowo.

Kepada para kader partainya, Prabowo berpesan agar dapat selalu menghormati dan melihat kebaikan dari suatu kepemimpinan yang berlangsung.

Menurutnya, setiap pemimpin yang telah dipercaya untuk mengatur dan mengurus Indonesia di setiap periode selalu mengupayakan hal terbaik untuk mewujudkan kemakmuran bangsa.

Prabowo kemudian menjelaskan setiap pemimpin di masanya memiliki peranan yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain dam mengibaratkannya seperti proses membangun rumah.

“Ibarat kita bangun rumah, Bung Karno itu bangun pagar, Pak Harto membangun, dan seterusnya Pak Habibie, Gus Dur,” katanya.

Tak lupa Prabowo menyinggung, perjuangan merawat RI dilanjutkan oleh sosok Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 RI.

Selanjutnya, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang setelahnya selama 10 tahun memimpin berhasil menghadapi beragam krisis mulai dari konflik bencana alam hingga krisis keuangan.

Tak tertinggal jasa Joko Widodo yang juga mulai merancang program-program keberlanjutan yang diharapkan semakin menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menilai meski ada kekurangan atau kesalahan dalam kepemimpinan itu, tetap saja para pemimpin di setiap masanya itu berupaya untuk menjaga keberlangsungan RI bagi seluruh rakyat.

“Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk warga Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu bukan kita lupakan atau bukan kita tidak mau belajar. Dari kekurangan itu justru kita harus belajar, supaya kita meningkat,” ujar Prabowo.

Polri masih tunggu hasil uji labfor terkait kasus pagar laut Tangerang

Polri masih tunggu hasil uji labfor terkait kasus pagar laut Tangerang

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025)

 Bareskrim Polri menyatakan masih menunggu hasil uji laboratorium forensik (labfor) dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

“Hanya tinggal pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja ini secara saintifik akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji labfor,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Adapun tahapan pemeriksaan saksi, kata dia, sudah selesai dilakukan dengan memeriksa 44 saksi, salah satunya adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

“Untuk proses yang di Kohod, saat ini kita sudah memeriksa semua. Tinggal kita memformalkan terkait hasil uji labfor. Jadi, kita sudah tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi,” ucapnya.

Nantinya, hasil labfor akan menunjukkan absah atau tidaknya SHGB dan SHM yang menjadi objek penyidikan kasus ini serta akan menjadi bahan untuk melanjutkan ke tahapan gelar perkara.

“Kemungkinan dalam beberapa hari ini dari labfor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kami segera bisa menentukan apakah sudah bisa untuk penetapan tersangka atau tidak,” ujarnya.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya.

Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada Senin (10/2), disita pula sejumlah barang bukti yang antara lain berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.

Lalu, penyidik menyita beberapa lembar kertas salinan bangunan baru atas nama pemilik yang terdiri dari beberapa orang, tiga lembar surat keputusan kepala desa, catatan rekapitulasi permohonan dana transaksi serta beberapa rekening.

Lebih lanjut, penyidik juga menyita sisa-sisa kertas yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen karena identik dengan bahan kertas yang digunakan untuk warkat.

Harga pangan di Jumat, cabai rawit merah tembus Rp70.900/kg

Harga pangan di Jumat, cabai rawit merah tembus Rp70.900/kg

Seorang pedagang cabai rawit melayani pembeli di pasar Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo.

 Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, salah satunya cabai rawit merah yang tembus di harga Rp70.900 per kilogram di Jumat pagi.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Jumat pukul 09.30 WIB, selain cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.300 per kg dan bawang putih Rp43.550 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp12.950 per kg, beras kualitas bawah II Rp12.400 per kg, dan beras kualitas medium I Rp14.600 per kg.

Begitupun beras kualitas medium II di harga Rp14.250 pr kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.350 per kg dan beras kualitas super II Rp15.350 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp45.150 per kg, cabai merah keriting Rp44.050 per kg, dan cabai rawit hijau Rp61.150 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp28.450 per kg, sedangkan daging sapi kualitas I Rp128.350 per kg dan daging sapi kualitas II di harga Rp127.500 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp18.100 per kg dan gula pasir lokal Rp18.700 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.250 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp21.400 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.850 per kg.

Selain itu, PIHPS juga mencatat harga komoditas telur ayam ras di harga Rp28.850 per kg.

Polda Kalsel sita 33 kilogram sabu-sabu jaringan Fredy Pratama

Polda Kalsel sita 33 kilogram sabu-sabu jaringan Fredy Pratama

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya didampingi Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien menunjukkan barang bukti yang disita dari jaringan Fredy Pratama

 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditresnarkoba Polda Kalsel) berhasil menyita 33 kilogram sabu-sabu jaringan Fredy Pratama yang diselundupkan ke Banjarmasin dari Kalimantan Barat.

“Tiga orang ditangkap berperan sebagai kurir yakni BS, SN dan DI,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya di Banjarmasin, Rabu.

Pengungkapan ini merupakan joint operation dengan Bareskrim yang terus berupaya memonitor pergerakan jaringan Fredy Pratama di Indonesia.

Kelana menjelaskan awalnya diterima informasi masyarakat adanya rencana pengiriman sabu-sabu dalam jumlah besar dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Hasil koordinasi dengan Bareskrim diperkuat penerapan metode analisis ilmiah, didapat ciri-ciri mobil yang dikendarai untuk membawa narkotika.

Tim lapangan yang dipimpin Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien membagi tugas anggotanya ke beberapa titik penghadangan termasuk di wilayah perbatasan di Kalimantan Tengah yang menjadi pintu masuk ke Kalsel.

Alhasil, kendaraan dengan ciri-ciri yang telah dikantongi akhirnya melintas di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 12, Kelurahan Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

Penghadangan tak berjalan mulus, pelaku sempat berupaya melarikan diri dan menabrak petugas.

Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya mobil pelaku menabrak mobil tronton pembawa alat berat sehingga mobil terhenti.

“Kami lakukan tindakan tegas dan terukur lantaran aksi pelaku telah membahayakan petugas dan pengguna jalan lainnya,” jelas Kelana.

Adapun barang bukti 33 kilogram sabu-sabu terbungkus dalam 31 paket kemasan teh Cina warna hijau.

Scientific analysis methods dilakukan secara profesional sehingga bisa mengungkap tindak pidana kriminal narkoba jaringan internasional lintas negara ini,” tambah Kelana mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan

BPBD Sambas: Empat desa masih terdampak banjir

BPBD Sambas: Empat desa masih terdampak banjir

Kondisi banjir di Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Rabu (12/2/2025)

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menyebutkan hingga saat ini masih ada empat desa yang terdampak banjir.

“Memasuki hari ke-22 sejak banjir di Kabupaten Sambas masih ada empat desa terdampak banjir. Sebelumnya total ada 47 desa yang terdampak banjir,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas Nisa Azwarita saat dihubungi di Sambas, Rabu.

Ia menyebutkan desa yang masih terdampak banjir yakni Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung dengan ketinggian air satu meter. Saat awal kejadian ketinggian air mencapai 3,2 meter.

Kemudian Desa Semanga dan Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung masing-masing dengan ketinggian air 1 meter dan 50 cm, serta Desa Sapak, Kecamatan Subah dengan ketinggian air 80 cm.

Menurut dia, Pemkab Sambas telah memperpanjang masa tanggap darurat menjadi hingga 20 Februari 2025 melalui SK Bupati Sambas No.27/BPBD/2025.

Pemkab Sambas juga menyalurkan 24 ton cadangan beras pemkab dan 50 ton cadangan beras provinsi. Kemudian dari BNPB telah memberikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk operasional Rp150 juta,peralatan berupa satu perahu karet kapasitas 10 orang dan mesin 40 HP sebagai sarana distribusi logistik, 150 paket sembako, 150 lembar selimut, 150 makanan siap saji, dan satu pompa alkon.

“Total bantuan telah diberikan kepada 11.638 KK atau 41.437 jiwa. Sedangkan yang belum mendapatkan bantuan ada 5.899 KK atau 20.257 jiwa. Hal itu perlu perhatian bersama,” kata dia.

Terkait penyebab di Kabupaten Sambas masih banjir sedangkan di kabupaten lainnya di Kalimantan Barat banjir telah surut, menurut dia, hal itu karena ada faktor air pasang dan kiriman banjir dari Kabupaten Bengkayang.

Faktor lainnya adalah sudah puluhan tahun sungainya tidak dinormalisasi. Ada tiga sungai yaitu Sungai Satai, Sungai Senyurai, dan Sungai Sepandak.

“Untuk normalisasi ketiga sungai tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujar dia.