PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Nomor I-K tentang Pencatatan Efek Beragun Aset (EBA) Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sejak Selasa (16/10/2024). Ini selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset, serta mengakomodasi dinamika pengembangan di pasar modal.
Sebelumnya, peraturan mengenai pencatatan EBA diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.G, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-006/LGL/BES/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006. Seiring dengan perkembangan pasar dan kebutuhan harmonisasi regulasi, peraturan tersebut secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan pembaruan melalui Peraturan Nomor I-K.
“Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi pasar modal saat ini,” kata Bursa dalam pengumumannya, dikutip Selasa (22/10/2024).
Salah satu poin penting dalam Peraturan Nomor I-K adalah upaya BEI untuk mempermudah mekanisme pencatatan EBA dan meningkatkan keterbukaan informasi. Manajer Investasi diwajibkan menyampaikan dokumen pencatatan melalui sistem elektronik yang implementasinya akan ditetapkan lebih lanjut oleh BEI. Selain itu, terdapat ketentuan khusus terkait persyaratan pelaporan berkala untuk memastikan transparansi dan pengawasan ketat terhadap EBA yang telah tercatat.
BEI juga mensyaratkan peringkat investment grade bagi EBA yang akan dicatatkan sebagai upaya pelindungan investor dan memberikan kepastian kelayakan investasi produk yang ditawarkan.
Untuk memastikan kelancaran implementasi peraturan baru ini, BEI menerapkan masa transisi bagi Manajer Investasi dalam penyampaian dokumen pencatatan.
Selama masa transisi, Manajer Investasi masih diperbolehkan menyampaikan dokumen dalam bentuk elektronik (softcopy) melalui compact disk (CD), hard disk, atau media elektronik sejenisnya hingga Surat Edaran terkait penyampaian dokumen melalui sistem elektronik diterbitkan oleh BEI. Masa transisi ini memungkinkan pelaku pasar untuk tetap menjalankan kewajiban pencatatannya tanpa mengganggu operasional.
Selain itu, BEI memberikan insentif berupa potongan tarif biaya pencatatan tahunan sebesar 50% untuk EBA selama lima tahun pertama sejak tanggal pemberlakuan peraturan ini, yakni mulai 16 Oktober 2024 hingga 16 Oktober 2029. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak penerbit Efek Beragun Aset untuk mencatatkan produknya di BEI sehingga dapat meningkatkan pilihan investasi bagi para investor yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar.
Melalui pemberlakuan Peraturan Nomor I-K, BEI berharap dapat mendorong jumlah pencatatan EBA sehingga dapat mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan. BEI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelindungan investor di pasar modal Indonesia agar sejalan dengan praktik global yang berlaku.
Tidak dipungkiri bahwa suku bunga deposito Dolar AS memang tidak terlalu besar. Bahkan lebih kecil ketimbang bank-bank umum, namun perubahan nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat (AS) dan Rupiah dari waktu ke waktu akan mempengaruhi keuntungan yang Anda peroleh.
Jika nilai Dolar AS menguat terhadap Rupiah, maka keuntungan kurs yang Anda dapatkan juga akan meningkat. Ini juga dapat berfungsi sebagai lindung nilai (hedging) terhadap simpanan yang Anda miliki.
Akan tetapi, beberapa hal di bawah ini adalah manfaat lain yang bisa Anda pertimbangkan di kemudian hari.
Tambahan uang saku buat Traveling ke luar negeri
Jika Anda berencana untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk ibadah maupun sekadar traveling, deposito valas ini bisa memberikan tambahan uang saku. Dengan adanya deposito ini, tugas Anda mengumpulkan uang untuk biaya akomodasi akan sedikit berkurang.
Biaya pendidikan anak jenjang tinggi
Apakah Anda juga berencana menyekolahkan anak di luar negeri? Deposito valas Anda mungkin bisa digunakan untuk menambah investasi jangka panjang Anda.
Namun ketahuilah bahwa, ada baiknya untuk melakukan diversifikasi investasi untuk jangka panjang.
Manfaatkan instrumen seperti saham, reksa dana saham, atau surat berharga negara (SBN) untuk membantu Anda mengumpulkan uang.
Yakni kemunculan model Plus. Laporan yang mengutip sumber dari Alibaba menjelaskan modelnya akan mengikuti iPhone 14 Plus.
“iPhone SE 4 awalnya dikembangkan untuk ukuran 6,7 inci seperti iPhone 14 Plus, lalu ditambahkan pengembangan model iPhone 6,1 inci seperti iPhone 16,” jelas laporan itu dikutip dari Digital Trends, Selasa (22/10/2024).
Varian Plus dengan layar besar akan menarik bagi mereka mencari perangkat jumbo. Dibandingkan dengan iPhone yang biasanya lebih kecil berukuran 6,1 inci.
Laporan lain menyebutkan pula Apple akan menghapus model Plus dalam seri iPhone utamanya tahun depan. Kabarnya akan ada model Air atau Slim nantinya.
Jadi model Plus pada iPhone SE bisa jadi mengisi celah yang ditinggalkan pada seri utama iPhone. Dengan harga yang lebih rendah tentunya.
Sementara itu, situs Jepang Macotakara membagikan gambar yang disebut model cetak 3D dari iPhone SE berikutnya. Seperti yang disebutkan tadi, modelnya akan identik dengan iPhone 14.
Termasuk menitu notch berbentuk perahu di bagian depan. Hanya saja kamera belakangnya hanya ada satu lensa, bukan dua seperti yang ada pada iPhone 14.
iPhone SE kemungkinan akan memiliki RAM 8 GB. Digital Trends menuliskan penyimpanan itu jadi kuota minimum agar bisa menggunakan Apple Intelligence, fitur-fitur dalam ponsel yang berbasis Artificial Intteligence.
Sementara itu belum diketahui chip apa yang akan ditanamkan pada iPhone SE kelak. Bisa saja dengan prosesor A18 yang juga digunakan pada iPhone 16, namun opsi lainnya adalah A17 Pro yang juga mampu digunakan pada iPad Mini.
Untuk kebenaran semua informasi itu, kita perlu menunggu saat Apple benar-benar merilis iPhone SE terbarunya.
Meski begitu, sikap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sutami, selayaknya bisa menjadi teladan. Pasalnya dia menjadi sosok langka karena menolak fasilitas mewah dari negara saat jadi pembantu presiden. Bahkan, dia baru punya rumah setelah 14 tahun menjadi menteri dan meninggal dalam keadaan kekurangan gizi.
Menteri Termiskin
Sebagai catatan, Sutami menjadi menteri PUPR sejak 1964 hingga 1978. Artinya, dia menjadi pembantu kepada dua presiden berbeda, yakni Soekarno dan Soeharto.
Dalam kurun waktu 14 tahun menjabat atau 8 kali periode, Sutami selalu menjadi sorotan atas gaya hidupnya yang berbeda dari menteri lain, yakni menolak fasilitas mewah pemberian negara. Hal ini disebabkan karena dirinya melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di lapangan.
Dari sini dia terpikir bahwa tak sepatutnya menunjukkan kemewahan di tengah kondisi rakyat yang memprihatinkan. Sebagai gantinya, Staf Ahli Sutami, Hendropranoto, dalam kesaksian berjudul “Sutami Sosok Manusia Pembangunan Indonesia” (1991) menceritakan kalau atasannya itu lebih suka berjalan kaki, khususnya saat mengunjungi pelosok.
Jalan kaki dipilih karena lebih efisien dan mudah. Sutami tak ingin merepotkan orang yang biasanya sering direpotkan untuk mempersiapkan kedatangannya. Biasanya, Sutami berjalan kaki hingga berjam-jam untuk meninjau berbagai proyek infrastruktur.
Dengan melakukan ini Sutami bisa mengetahui implementasi dari pengerjaan proyek di bawah naungannya. Selain itu, jika ada permasalahan pun, bisa cepat diselesaikan. Baginya, pembangunan infrastruktur di pedesaan dan pelosok wilayah lebih bermanfaat bagi rakyat kecil, alih-alih difokuskan untuk kepentingan industri dan pengusaha.
Dari kebiasaan ini, Sutami kemudian dijuluki banyak orang sebagai “Menteri Termiskin”. Sejauh ini, julukan itu tak dipersalahkan Sutami. Atas dasar ini kehidupannya sebagai pejabat negara jauh dari sensasi.
Dalam pewartaan Tempo (22/11/1980), tutur kata dan keseharian Sutami juga kental dengan kerendahan hati. Sebagai intelektual dan profesional di bidangnya, pria kelahiran 19 Oktober 1928 ini dikenal sederhana dan sangat merakyat.
Sayang, Sutami tak bisa melanjutkan jabatan sebagai menteri karena sakit, sehingga harus berakhir pada 29 Maret 1978. Ketika berhenti sebagai menteri, Sutami diketahui baru memiliki rumah pribadi itupun dibayar lewat cicilan per bulan.
Selama tak menjadi pejabat, Sutami harus bergelut dengan penyakit liver kronis. Penyakit liver tersebut diketahui karena dia semasa hidup kurang makanan bergizi dan kelelahan akibat sering berpergian jalan kaki. Namun, Sutami kalah dari penyakitnya. Pada 13 November 1980, dia meninggal dunia.
Meski sudah tiada, karya-karya Sutami yang jauh dari sensasi semasa menjabat banyak dirasakan masyarakat manfaatnya hingga saat ini. Sederet megaproyek yang terbangun olehnya diantaranya tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera dan sebagainya.
Raffi Farid Ahmad, nama lengkapnya, dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Resmi menjabat sebagai pejabat negara, Raffi menyatakan siap melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nanti kita akan melaporkan juga LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara),” ujarnya, saat ditemui usai pelantikan.
Pria berusia 37 tahun itu juga menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Nama Raffi Ahmad belum lama ini disorot karena kedekatannya dengan sejumlah pejabat di lingkungan Istana. Beberapa nama pejabat bahkan disebut menduduki jabatan di sejumlah perusahaan yang dia dirikan.
Saat ditanya soal potensi konflik kepentingan, Raffi menjawab diplomatis, “Saya sudah di sini, sudah dilantik, ya apapun, yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara dan bangsa.”
Raffi Ahmad dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera RANS Entertainment.
Selain Raffi, selebriti lain yang juga dilantik hari ini adalah musisi Yovie Widianto. Musisi yang dikenal dengan grup band Kahitna tersebut dilantik sebagai Staf Khusus Presiden.
Hasil survei yang dirilis oleh Arab News/YouGov pada Senin (21/10/2024) menunjukkan bahwa Trump memimpin dengan 45% dukungan, sementara Kamala memperoleh 43% dari demografi kunci ini, hanya dua minggu sebelum pemilihan berlangsung.
Ini menjadi indikasi bahwa dukungan Demokrat terhadap perang di Gaza telah menggerus suara mereka di kalangan pemilih Arab Amerika, terutama di negara bagian yang dianggap sebagai medan pertempuran politik penting.
Dalam hal kemampuan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, Trump juga unggul dengan 39% dukungan dibandingkan 33% untuk Harris. Keduanya seri dengan 38% ketika ditanya siapa yang akan lebih baik untuk kawasan Timur Tengah secara umum.
Selain itu, Trump dipandang lebih mendukung pemerintahan Israel saat ini dibandingkan Harris, dengan selisih enam poin.
Ketika responden Arab Amerika ditanya tentang masalah yang paling mengkhawatirkan mereka, 29% memilih konflik Israel-Palestina sebagai isu terbesar, diikuti oleh 21% yang memilih ekonomi dan biaya hidup, serta 13% yang menyebut rasisme dan diskriminasi.
Jajak pendapat ini juga memperingatkan Partai Demokrat bahwa dukungan Presiden Joe Biden terhadap perang Israel di Gaza dapat membahayakan peluang Harris dalam pemilihan mendatang, yang akan berlangsung pada 5 November.
Jajak pendapat dari Arab American Institute yang dirilis sebelumnya pada bulan ini juga menunjukkan persaingan ketat antara Trump dan Harris dengan 42% berbanding 41%.
Khususnya di Michigan, negara bagian kunci yang diperkirakan akan menentukan hasil pemilihan, pemilih Arab Amerika memainkan peran penting. Negara bagian ini memiliki konsentrasi terbesar populasi Arab Amerika di Amerika Utara, termasuk kota Dearborn yang mayoritas penduduknya adalah Arab.
Pada pemilihan 2020, Biden memenangkan Michigan dengan selisih sekitar 150.000 suara, sedangkan Trump hanya unggul sekitar 11.000 suara di negara bagian ini pada 2016.
Trump secara terbuka menyerang Harris dalam upayanya menarik pemilih Muslim dan Arab Amerika, dengan menuduh Harris memicu ketidakstabilan di Timur Tengah jika ia memenangkan masa jabatan kedua.
Di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menulis, “Jika Kamala mendapat empat tahun lagi, Timur Tengah akan terus membara selama empat dekade ke depan.”
Meskipun Trump berusaha menarik pemilih Muslim, ia juga dikenal sebagai presiden yang paling pro-Israel dalam sejarah Amerika Serikat dan mengeklaim bahwa Israel akan hancur jika dia tidak terpilih kembali.
Ditemui selepas pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Mari Elka mengungkapkan masih menunggu arahan presiden terkait tugasnya nanti.
“Tapi ya kurang lebih sesuai dengan bidang saya, ya kurang lebih mengenai kerja sama internasional di bidang perdagangan maupun lebih luas secara multilateral,” katanya. Sekarang kan banyak sekali isu-isu lain yang kita hadapi,” lanjutnya.
Pun saat ditanya perihal program kerja selama 100 hari ke depan, Mari Elka bilang masih menunggu arahan presiden. Lantas, apakah nantinya Mari Elka akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam menjalankan tugas tersebut?
“Ya kita menunggu arahan presiden dulu baru kita akan bisa menjawab itu,” ujarnya.
Mari Elka merupakan ekonom senior Universitas Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan di Bank Dunia periode 2020-2023.
Mari Elka pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 21 Oktober 2004-19 Oktober 2011. Setelah itu, dia bertugas menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 19 Oktober 2011-20 Oktober 2014.
Hembusan angin yang menggerakkan air turut membawa ketenangan sekaligus menyimpan rahasia besar. Sebab, bukan saja berguna untuk kehidupan, bendungan mempunyai potensi berupa ‘harta karun’ energi baru dan terbarukan (EBT).
Sebagai perwakilan negara dalam sektor kelistrikan, PT PLN (Persero) mempunyai peran strategis dan pemain kunci dalam memaksimalkan potensi EBT di Indonesia.
Ditambah lagi, pemanfaatan bendungan semakin terbuka lebar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan izin sebagai lokasi pembangkit listrik.
Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN terus menjalin kolaborasi.
Kolaborasi tersebut dalam rangka memanfaatkan bendungan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung.
Menurut Adenan, koordinasi antara Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan PLN telah berlangsung intensif. Bahkan, pihaknya telah mengidentifikasi potensi setiap bendungan yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik.
Meski demikian, program pemanfaatan dan pengembangan bendungan sebagai sumber energi listrik harus terintegrasi dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun oleh PLN.
Ia pun memastikan bahwa Kementerian PUPR selalu siap memberikan dukungan teknis dengan menyediakan ruang dan infrastruktur yang dibutuhkan. Khususnya bagi perusahaan setrum pelat merah yang dipercaya sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia.
“Dengan infrastruktur yang sudah kita bangun, dengan dana yang besar, dan sudah ada manfaatnya, ini akan sangat baik, kalau potensi ini bisa kita kembangkan, bisa kita realisasikan,” kata Adenan kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (22/10/2024).
Adenan berharap kolaborasi ini dapat mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia ke depan. Sehingga, potensi besar yang tersimpan dalam bendungan di berbagai wilayah dapat dioptimalkan sebaik mungkin.
Terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sempat mengungkapkan, sebanyak 257 bendungan yang dikelola oleh Kementerian PUPR memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai PLTA maupun PLTS Terapung.
Potensi energi yang dapat dihasilkan dari bendungan-bendungan ini tercatat mencapai 14,2 Giga Watt (GW). Adapun, dari total bendungan tersebut, 38 bendungan sudah memiliki studi kelayakan yang lebih mendalam.
“38 bendungan di antaranya sudah ada studinya, sehingga ini kita dorong untuk direalisasikan investasinya,” kata Eniya kepada CNBC Indonesia, Senin (7/10/2024).
Sementara, dari 38 bendungan itu, terdapat tiga lokasi yang memenuhi kriteria paling lengkap untuk direalisasikan pembangunannya, karena memiliki seluruh dokumen studi dan analisis finansial yang memadai.
Meski demikian, nama ketiga bendungan tersebut belum disebutkan secara rinci.
“Yang paling lengkap ada 3 lokasi,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia tercatat memiliki potensi EBT yang sangat besar, yakni mencapai 3.687 GW. Namun pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dari total potensi tersebut.
Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun langkah transisi energi terus didorong, pemanfaatan berbagai sumber EBT masih jauh dari optimal. Misalnya saja seperti air, dari total potensi yang ada sebesar 95 GW, pemanfaatannya baru sebesar 6.697 MW.
Namun, PLN terus menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung program transisi energi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Salah satunya dengan menjalin kolaborasi strategis.
Kerja Sama PLN dan PUPR Menghidupkan Potensi Bendungan
Keberhasilan PLTA Jatigede menjadi bukti nyata bagaimana potensi air dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk irigasi tetapi juga sebagai tulang punggung energi bersih. Bendungan ini tidak hanya berfungsi mencegah banjir, namun juga berguna dalam mengatasi krisis energi dan perubahan iklim.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kehadiran PLTA Jatigede merupakan komitmen PLN dalam menghadirkan listrik bersih kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi.
Dengan kapasitas sebesar 2×55 Mega Watt (MW), PLTA ini memasuki tahap akhir pembangunan dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2024.
Pembangkit ini akan menjadi bagian penting dalam strategi PLN untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
“PLN akan mengoptimalkan potensi energi hijau yang melimpah di Tanah Air dan ini juga sejalan dengan komitmen kami mencapai NZE demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Darmawan, Selasa (3/9/2024).
Sementara, Plh. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Achmad Ismail, mengungkapkan bahwa PLTA Jatigede telah menyelesaikan tahap uji performance test dan reliability run pada Unit 1 dan Unit 2.
Pembangkit ini juga telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) setelah terbukti dapat beroperasi efisien, aman, sesuai desain, serta andal tanpa gangguan tak terduga.
“Pembangunan PLTA Jatigede yang saat ini memasuki tahap Commercial Operation Date (COD), kami mohon doanya agar proses ini dapat berjalan lancar sehingga energi bersih ini bisa segera dikonsumsi pelanggan,” ujar Ismail di PLTA Jatigede, Selasa (3/9/2024).
Di tempat yang sama, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 2, Husni Wardhana menjelaskan bahwa PLN juga berhasil melaksanakan percepatan SLO PLTA Jatigede dari yang semula ditarget selesai Oktober 2024 menjadi Juni 2024.
“Target semula adalah penerbitan SLO itu di Oktober 2024 dan itu hanya untuk satu unit. Namun, pada Juni ini, kita berhasil mendapatkan langsung dua sekaligus SLO untuk kedua unit,” jelas Husni.
Husni memastikan pembangunan jaringan transmisi untuk penyaluran daya listrik dari PLTA Jatigede telah selesai. PLTA Jatigede akan menyalurkan listrik melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Jatigede Incomer Line 1 menuju Gardu Induk 150 kV New Kadipaten dan SUTT 150 kV Jatigede Incomer Line 2 menuju Gardu Induk 150 kV New Sunyaragi.
Kabinet Prabowo mencetak sejarah paling gemuk sejak Orde Baru sampai Reformasi dengan jumlah menteri 53 orang dan 56 wakil menteri. Selain menteri dan wamen, Prabowo juga akan dibantu oleh utusan khusus dan penasihat khusus. Hal ini berbeda dengan Presiden sebelumnya di mana tidak pernah dibantu banyak utusan dan penasihat khusus.
Setidaknya ada lima hal berbeda yang tercatat dibandingkan pemerintahan Presiden sebelumnya. Berikut rinciannya :
1. Ada Tujuh Menko di Kabinet Merah Putih
Hal pertama yang berbeda dalam era Prabowo adalah jumlah menteri koordinator (menko) yang menggemuk jadi tujuh orang, dari sebelumnya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya empat orang.
Lima dari tujuh menko Kabinet Merah Putih adalah para ketua umum partai politk (parpol). Berikut daftarnya :
1. Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan
2. Eks-Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. Eks-Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian.
4. Pratikno sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). 5. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan.
Sebagai catatan, Prabowo-Gibran menambah empat kementerian koordinator baru dalam Kabinet Merah Putih, yakni:
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Sementara tiga kementerian koordinator dipertahankan seperti era Jokowi yakni : Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Bidang Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Namun, ada satu kementerian koordinator di era Jokowi dihapus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
2. Setiap Kementerian Ada Wakil Menteri
Hal berbeda berikutnya yang ada di era Prabowo adalah setiap kementerian memiliki wakil menteri (wamen).
Tercatat dari 48 Kementerian sekaligus menteri yang membawahinya. Presiden Prabowo mengumumkan 56 wamen dari Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.
Jumlah tersebut jika dibandingkan kabinet era pendahulunya, Jokowi melonjak lebih dari tiga kali lipat. Sebagai catatan pada waktu Kabinet Indonesia Maju, jumlah wamen ada 18 orang, sementara di Kabinet Kerja ada tiga wamen.
3. Tiga Kementerian Punya Tiga Wamen
Hal berikutnya yang menjadi pembeda kabinet era Prabowo ada tiga kementerian yang diisi tiga orang wamen.
Pertama, Kementerian Keuangan diisi oleh tiga orang wamen yang bakal membantu Sri Mulyani sebagai Menteri. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
Kedua, Kementerian Luar Negeri. Tiga orang wamen yang akan membantu Sugiono sebagai Menteri adalah M. Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Oegroseno.
Ketika Kementerian BUMN. Tiga orang wamenlu yang akan membantu Erick Thohir sebagai Menteri adalah Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria.
4. Punya Utusan dan Penasehat Khusus
Selanjutnya, pada era Prabowo – Gibran mencatat sejarah dengan mempunyai utusan dan penasehat khusus yang jumlahnya masing-masing tujuh, sehingga totalnya ada 14 orang.
Jabatan baru Utusan Khusus ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, hingga Staf Khusus Wakil Presiden.
Aturan tersebut diteken Jokowi pada penghujung masa jabatannya, tepatnya 18 Oktober 2024. Keberadaan Penasihat Khusus dan Utusan Khusus presiden ini dimaksudkan agar memperlancar tugas presiden. Pada aturan tersebut, jumlah staf khusus presiden paling banyak 15 orang saja.
Baik Penasihat Khusus maupun Utusan Khusus, keduanya bekerja untuk melaksanakan mandate tertentu dari presiden di luar tugas yang sudah dikerjakan oleh susunan organisasi di kementerian dan instansi pemerintahan.
Nantinya, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus melalui Sekretaris Kabinet bakal melaporkan kinerja dan tanggung jawabnya ke presiden. Kedua jabatan ini bisa diisi dari kalangan PNS maupun non-PNS.
5. Membentuk Tiga Badan Baru
Terakhir, pada pemerintahan Prabowo – Gibran membentuk tiga badan baru yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.
Berikut nama-nama yang menempati posisi badan baru ini :
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
1. H. Muliaman Darmansyah Hadad, S.E., M.P.A., Ph.D. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
2. Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, M.Eng. Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
1. Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
2. Nanik Sudaryati Deyang Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
3. Ir. Iwan Sumule Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
1. Aris Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Hingga pukul 12:00 WIB, IHSG melemah 0,23% ke posisi 7.755,07. IHSG masih bertahan di level psikologis 7.700.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 6,7 triliun dengan melibatkan 16,8 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 960.321 kali. Sebanyak 237 saham menguat, 323 saham melemah, dan 228 saham cenderung stagnan.
Secara sektoral, sektor keuangan menjadi penekan IHSG di sesi I hari ini, yakni mencapai 0,65%.
Sementara dari sisi saham, tiga saham perbankan raksasa yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi penekan IHSG yakni masing-masing mencapai 11,5, 8,9, dan 8,2 indeks poin.
Berikut saham-saham penekan IHSG pada sesi I hari ini.
IHSG melemah setelah selama tujuh hari beruntun menguat hingga berhasil kembali ke level psikologis 7.700. IHSG juga melemah di hari perdana berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih.
Pasar di dalam negeri kini menanti program Quick Win atau program 100 hari Presiden. Yang dimana memakan anggaran sebesar Rp 121 triliun yang dimulai dari makan bergizi gratis hingga lumbung pangan nasional.
Di lain sisi, tampaknya IHSG terbebani oleh sentimen dari China, di mana bank sentral China (People’s Bank of China/PBoC) kembali memangkas suku bunga acuan pinjaman seperti yang diantisipasi pada penetapan bulanan pada Senin kemarin.
Hal ini terjadi menyusul penurunan suku bunga kebijakan lainnya pada bulan lalu sebagai bagian dari paket langkah stimulus untuk menghidupkan kembali perekonomian.
Suku bunga pinjaman pokok (Loan Prime Rate/LPR) satu tahun diturunkan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,10%, dari sebelumnya di level 3,35%. Sementara LPR lima tahun dipotong dengan margin yang sama menjadi 3,6%, dari sebelumnya di level 3,85%. Suku bunga pinjaman terakhir dipotong pada Juli lalu.
Gubernur PBoC, Pan Gongsheng mengatakan pada forum keuangan minggu lalu bahwa suku bunga pinjaman akan turun sebesar 20 hingga 25 bps pada tanggal 21 Oktober.
PBoC mengumumkan pemotongan rasio persyaratan cadangan bank sebesar 50 bps dan suku bunga repo terbalik tujuh hari acuan sebesar 20 bps pada tanggal 24 September, memulai stimulus paling agresif sejak pandemi yang mencakup langkah-langkah untuk mendukung sektor properti yang sedang terpuruk dan meningkatkan konsumsi.
Stimulus tersebut demi menarik perhatian investor asing sehingga mendorong pasar saham China menjadi lebih menarik. Pasar saham yang lebih kuat secara berkelanjutan akan membantu Xi Jinping dalam menstabilkan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.
Sayangnya, kabar dari China tersebut dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan RI, karena dengan semakin longgarnya kebijakan pemerintah China di bidang ekonomi dan semakin membaiknya perekonomian China, maka investor asing cenderung akan kembali melirik pasar keuangan China.
