CLOWNRYU

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengadopsi aturan visa Schengen yang lebih menguntungkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam keterangan di laman Web resmi Uni Eropa pada Kamis, mereka menyatakan bahwa melalui aturan tersebut, WNI saat ini dapat mengajukan permohonan visa Schengen Multiple Entry dengan masa berlaku yang lebih lama.

Delegasi tersebut menyebutkan bahwa pada 23 Juli 2025, Komisi Eropa mengadopsi aturan khusus tentang penerbitan visa masuk ganda bagi warga negara Indonesia, yang lebih menguntungkan daripada aturan standar Kode Visa yang berlaku hingga saat ini.

Sistem visa berjenjang baru tersebut, kata mereka, akan memberikan akses lebih mudah ke visa dengan masa berlaku bertahun-tahun.

Berdasarkan sistem visa ‘cascade’ yang baru diadopsi di Indonesia, WNI yang bermukim di Eropa kini dapat diberikan visa Schengen Multi-Entri yang berlaku selama lima tahun setelah memperoleh dan menggunakan satu visa sah dalam tiga tahun sebelumnya, jika paspor tersebut masih memiliki masa berlaku yang cukup.

Selama masa berlaku visa tersebut, pemegangnya bisa memperoleh hak perjalanan yang setara dengan warga negara bebas visa.

Keputusan itu, menurut mereka, menandai pencapaian penting dalam hubungan Uni Eropa-Indonesia, dan diumumkan selama pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 13 Juli.

Perjanjian tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat, seiring dengan kemajuan dalam perdagangan dan pendidikan.

Visa Schengen memungkinkan pemegangnya untuk bepergian bebas di wilayah Schengen untuk kunjungan singkat maksimal 90 hari dalam periode 180 hari. Visa tersebut tidak terikat pada tujuan, tetapi tidak memberikan hak untuk bekerja.

Sementara itu, wilayah Schengen sendiri terdiri dari 29 negara Eropa, 25 di antaranya adalah negara Uni Eropa.

Negara-negara itu antara lain Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Hungaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slowakia, Finlandia, dan Swedia, bersama dengan Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat di sekitar untuk dijadikan sebagai peluang bisnis.

“Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri, koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah,” kata Budi Arie, saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

Budi Arie memastikan Kementerian Koperasi akan terus mendampingi koperasi agar benar-benar menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat.

Ia juga memastikan akan menjadikan Kopdes Merah Putih benar-benar hidup beroperasi, dikelola secara profesional, dan berkembang.

Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” kata Menkop dikutip dari keterangan pers kementerian.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak berhenti hanya pada pembentukan koperasi. Ia menekankan pentingnya untuk terus mengawal dan membina koperasi-koperasi ini agar menjadi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan motor penggerak ekonomi lokal.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai inisiatif kolektif di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.

Hingga Juli 2025, Provinsi Banten telah merampungkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan 99,9 persen dari total 1.552 desa/kelurahan telah membentuk koperasi tersebut. Ini ditandai dengan terbitnya 1.551 akta koperasi.

Andra Soni menambahkan satu-satunya desa yang tidak berpartisipasi adalah desa di Baduy, karena alasan adat.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

Dari 80 ribu lebih koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton, untuk operasi dari Juli sampai akhir Desember 2025, sebagai upaya mengendalikan dan stabilisasi harga pangan nasional.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan program SPHP merupakan kelanjutan dari arahan pemerintah sebelumnya ini, guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat luas.

“Beras SPHP, yang dikemas dalam kantong berwarna kuning-hijau, ini merupakan bagian dari strategi pengendalian harga pangan secara nasional. SPHP berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Arief di Markas Kodam III Siliwangi Bandung, Kamis.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan hadirnya beras SPHP termasuk lewat gerakan pangan murah dan operasi pasar, untuk mengintervensi harga di pasaran.

Mengingat, kata Ahmad, saat ini harga beras di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan, di mana dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, harga beras paling murah tercatat Rp15.000 per kilogram.

“Sementara itu, beras SPHP yang kami gelar harganya Rp12.500 per kilogram. Artinya, masyarakat bisa menghemat hingga Rp2.500 per kilogram. Melalui intervensi ini kami harap daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan, harga beras di lapangan dapat ditekan dan masyarakat terbantu,” ujar Ahmad.

Ahmad menegaskan karena krusialnya program ini, penyaluran beras SPHP dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjamin akuntabilitas.

Dia mengatakan pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP dengan melampirkan KTP, Surat Izin Usaha, dan dokumen pendukung lainnya.

Setelah diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten/kota, pengecer yang dinyatakan lolos dapat mengakses pasokan maksimal dua ton beras SPHP.

Pemerintah Kota Bandung menjatuhkan sanksi kepada dua komunitas pelari yaitu Freerunners dan Pace and Place yang terlibat dalam aksi pembagian minuman beralkohol (bir) secara gratis dalam acara Pocari Sweat Run 2025 pada pekan lalu.

“Komunitas Pace and Place dijatuhi sanksi berupa permohonan maaf terbuka dan juga pembayaran biaya penegak hukum sebesar lima juta rupiah,” kata Wakil Wali Kota Bandung Erwin di Bandung, Kamis.

Sedangkan untuk komunitas Freerunners dikenai sanksi tambahan berupa kerja sosial dengan melakukan aksi bersih-bersih di Balai Kota Bandung serta permintaan maaf terbuka.

“Mereka akan membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di media massa. Selain itu, dengan sukarela mereka akan membersihkan area Balai Kota selama dua minggu ke depan,” ujar Erwin.

Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran bersama dan juga mengimbau pihak penyelenggara agar lebih ketat dalam proses perizinan dan seleksi komunitas yang terlibat.

“Saya berharap ini jadi contoh agar tak terulang. Kami sudah mengimbau kepada Pocari Sweat untuk lebih memperhatikan perizinan dan memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku di Kota Bandung,” kata dia.

Sementara itu, penyelenggara Pocari Sweat Run 2025, Puspita Winawati, menyatakan kekecewaannya atas insiden pembagian bir yang menurutnya terjadi tanpa sepengetahuan panitia resmi.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan merasa dirugikan. Kegiatan tersebut tidak pernah diberitahukan, dimintakan izin, atau disetujui oleh penyelenggara,” katanya.

Menurut dia, tindakan komunitas tersebut bertentangan dengan nilai utama penyelenggaraan acara yang mengedepankan gaya hidup sehat.

“Event ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Maka dari itu, tindakan ini merugikan kami dari sisi kredibilitas dan reputasi,” ujarnya.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono meminta para korban kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat untuk tidak khawatir akan kekurangan kebutuhan logistik.

“Nanti tetap akan diasesmen ya, nanti kami lihat. Untuk kebutuhan makan, segala macam. Dinsos juga akan terlibat,” kata Agus menanggapi keluhan korban kebakaran terkait kekurangan pampers serta susu bayi di posko pengungsian, Kamis.

Menurut dia, kebutuhan bagi korban kebakaran selama di pengungsian akan dibantu oleh pemerintah pusat maupun kota.

Bantuan logistik, kata Agus, akan terus diberikan selama satu minggu pasca kejadian dan akan dievaluasi terkait masa perpanjangan masa tanggap daruratnya.

“Mulai dari tempat tinggalnya, surat-surat yang hilang, KTP, sertifikat, nanti akan kami asesmen. Ini kan seminggu tanggap daruratnya, nanti kami evaluasi setelah minggu ini. Jadi, seminggu tanggap daruratnya kan selesainya hari Minggu (27/7) besok. Nah nanti hari Senin (28/7), kami evaluasi untuk merumuskan, menyusun langkah-langkah berikutnya seperti apa,” lanjut dia.

Evaluasi tersebut bakal menggandeng berbagai unsur, mulai dari Kementerian, Pemprov DKI Jakarta, hingga Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Dalam data terbaru yang diterima ANTARA, total 88 rumah yang terdampak kebakaran. Adapun sebanyak 179 kepala keluarga dengan 538 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Sebagian dari mereka mengungsi di tenda pengungsian, sementara korban lain mengungsi ke rumah keluarga.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto mengajak mahasiswa untuk memiliki karakter sebagaimana orang sukses dan memiliki kebiasaan membaca.

“Masa kuliah adalah golden time, manfaatkanlah sebaik mungkin. Di situlah adik-adik akan membangun jejaring, karakter, dan visi hidup,” kata Mendiktisaintek dalam sesi Inspirational Talks pada kegiatan Tanoto Scholars Gathering 2025 di Pangkalan Kerinci, Riau, Kamis.

Ketajaman seseorang, katanya, bergantung pada sebanyak apa kemampuan yang dimiliki, dan kemampuan itu bertumpu pada ketajaman analisis.

Di hadapan 291 penerima beasiswa yang berasal dari 10 universitas berbeda, Mendiktisaintek meminta para mahasiswa untuk menumbuhkan budaya membaca sebagai fondasi kepemimpinan yang kuat.

Ia mengungkapkan terdapat setidaknya 12 karakter orang sukses yang menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Keinginan kuat, keyakinan, sugesti diri, pengetahuan khusus, imajinasi, perencanaan terorganisasi, keputusan tegas, kerja keras, kekuatan kelompok, pikiran bawah sadar, otak sebagai pemancar dan penerima, dan memiliki the sixth sense dalam hal membangun intuisi baik dalam mengantisipasi kesempatan dan tantangan di bidang pendidikan, sains, dan teknologi,” ujarnya.

Menteri Brian mengimbau mahasiswa untuk memiliki talenta yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Menteri Brian mengapresiasi Tanoto Foundation yang telah lama menjadi mitra strategis Kemdiktisaintek dalam menyiapkan generasi muda yang unggul.

Menurutnya, berbagai program beasiswa dari Tanoto Foundation tidak hanya memberikan dukungan pendidikan, tapi juga membina kepemimpinan, mendorong keterampilan nonteknis atau soft skills, serta memperkuat nilai integritas.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Penasihat Tanoto Foundation, Bernard Riedo menekankan kepemimpinan sejati lahir dari kemauan untuk terus belajar, dimana proses belajar yang paling bermakna adalah yang mendorong diri untuk memimpin diri sendiri, lalu memimpin orang lain untuk tujuan yang lebih besar.

“Kehadiran Pak Menteri memberikan wawasan, penyemangat dan sumber inspirasi bagi adik-adik mahasiswa untuk menjadi sosok yang memiliki ekosistem baik untuk berkembang, karena masa depan tidak ditulis untuk kita, tapi ditulis oleh kita,” tutur Bernard Riedo.

Kolaborasi antara Kemdiktisaintek dan Tanoto Foundation meliputi penguatan literasi sains dan pengembangan ekosistem kampus yang inovatif dan inklusif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa atau disebut Bank Cahaya yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Pencabutan izin usaha ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

“Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” Kepala OJK Malang Farid Faletehan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 8 November 2024, OJK telah menetapkan BPR Dwicahaya Nusaperkasa dengan status pengawasan bank dalam penyehatan (BDP) karena memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, cash ratio rata-rata selama tiga bulan terakhir kurang dari 5 persen, dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat “kurang sehat”.

Selanjutnya pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan status BPR Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dalam resolusi (BDR). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup pada pengurus BPR dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023.

“Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata Farid.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 42/ADK3/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa.

OJK pun mengimbau ke para nasabah BPR Dwicahaya Nusaperkasa agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di tengah tantangan lingkungan global yang terus meningkat, China dan Uni Eropa (UE) terus meningkatkan kerja sama dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau, sekalugus menegaskan komitmen bersama mereka terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan aksi iklim.

Dengan kedua belah pihak bertujuan untuk mencapai tujuan netralitas karbon yang ambisius, yakni 2060 untuk China, dan 2050 untuk UE, kemitraan mereka yang semakin dalam secara luas dipandang sebagai kekuatan yang kuat dalam memajukan upaya dekarbonisasi global.

Inisiatif hijau gabungan China-UE kini mencakup energi bersih, teknologi hijau, dan infrastruktur berkelanjutan, sekaligus membuka ruang yang luas untuk kolaborasi industri dan inovasi kebijakan.

Para analis mengatakan bahwa sinergi yang lebih erat antara dua perekonomian terpenting ini dapat secara signifikan mempercepat transisi hijau global sekaligus menyuntikkan kepastian dan momentum yang sangat dibutuhkan ke dalam tata kelola iklim internasional.

Keterlibatan yang lebih erat

Perusahaan-perusahaan China dan Eropa terus meningkatkan investasi di seluruh rantai nilai hijau, yang mencakup segala aspek, mulai dari proyek-proyek energi hulu hingga logistik hilir dan transportasi bersih.

Sebagai contoh, produsen baterai asal China CALB menginvestasikan 2 miliar euro (1 euro = Rp19.138) untuk pabrik baterai lithium di Portugal. Sementara CATL, penyedia solusi energi ramah lingkungan terkemuka asal China, juga telah meluncurkan proyek-proyek gigafactory di Jerman, Hongaria, dan Spanyol untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di kawasan tersebut.

Di Kroasia, sebuah konsorsium China sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya Korlat, yang diperkirakan akan menjadi fasilitas fotovoltaik terbesar di negara itu dan mengurangi emisi karbon sebesar 150.000 ton per tahun.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan Eropa memperluas jejak ramah lingkungan mereka di seluruh China, didukung oleh pasar energi bersih yang luas dan kebijakan yang mendukung. Pada awal tahun ini, raksasa industri Jerman Siemens membuka pusat ekosistem industri pertamanya di China barat, sementara perusahaan energi Denmark Danfoss meluncurkan pabrik netral karbon pertamanya di Nanjing.

Pada 2024, operasi Danfoss di China mencatat pertumbuhan yang kuat di berbagai bidang seperti pusat data dan penyimpanan energi.

Dalam laporan kerja pemerintah tahun ini, China berjanji akan memprioritaskan industri, pembangunan perkotaan, energi, dan transportasi sebagai bagian dari upaya transisi hijau.

“Hal ini sangat selaras dengan bisnis inti Danfoss dan mencerminkan visi bersama kami untuk masa depan yang lebih hijau dan lebih hemat energi,” ujar Presiden sekaligus CEO Danfoss Kim Fausing.

Sejalan dengan meningkatnya hubungan bisnis, koordinasi kebijakan antara China dan UE juga semakin mendalam. Sejauh ini, kedua belah pihak telah membentuk lima mekanisme dialog tingkat tinggi dan lebih dari 70 pertukaran sektoral di bawah kerangka kerja pertemuan para pemimpin, yang mencakup berbagai bidang mulai dari standar teknologi hijau hingga kerja sama industri.

Salah satu program andalan adalah Peta Jalan Ekonomi Sirkular UE-China yang diluncurkan pada 2024, dengan fokus pada kerja sama dalam bidang plastik, baterai, dan manufaktur ulang, menurut Masyarakat Jerman untuk Kerja Sama Internasional (German Society for International Cooperation/GIZ).

“Kita perlu meningkatkan kerja sama dengan China untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim dan lingkungan,” ujar Jessika Roswall, Komisioner UE untuk Lingkungan, Ketahanan Air, dan Ekonomi Sirkular yang Kompetitif.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 11 kali gempa susulan setelah gempa utama bermagnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis malam.

“Hingga pukul 20.40 WIB (21.40 Wita) telah tercatat 11 gempa susulan dengan kekuatan terbesar 5,5 magnitudo dan terkecil 2,4 magnitudo,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Kamis.

Episenter gempa terletak di darat wilayah Poso pada kedalaman 10 kilometer, dengan koordinat 2,01 derajat Lintang Selatan dan 120,78 derajat Bujur Timur.

Berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di zona Sesar Poso.

“Pergerakan gempa menunjukkan mekanisme geser atau strike-slip,” ujar Daryono.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan intensitas berbeda. Di Poso, Kolonodale, dan Mangkutana getaran mencapai skala intensitas IV–V MMI atau dirasakan oleh hampir semua penduduk.

Sementara di Palopo, Toraja, Mappadeceng, dan Bungku mencapai intensitas III–IV MMI. Di Palu, gempa terasa ringan dengan intensitas II–III MMI.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima BMKG, rentetan aktivitas gempa ini memicu kerusakan pada bagian dinding dan atap rumah warga, dan cukup membuat barang-barang yang tersusun di rak toko swalayan berjatuhan.

Meski demikian BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, juga mengikuti panduan lanjutan dari tim badan penanggulangan bencana daerah.

Pemerintah disarankan untuk tetap mengambil sikap strategis dalam kesepakatan tarif impor Amerika Serikat (AS) untuk menjaga posisi tawar Indonesia.

“Kita bisa tetap menjaga hubungan baik dengan AS, tanpa harus kehilangan posisi tawar,” kata pengamat hubungan internasional dan investasi Zenzia Sianica Ihza dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan nilai komitmen yang diberikan Indonesia untuk pembelian produk dan energi AS, Indonesia masih memiliki ruang negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.

Ia mengamini penurunan tarif itu jika dikelola dengan baik akan punya dampak positif terhadap iklim investasi. Sedikitnya, ada 10 sektor yang akan terdorong, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, hingga karet dan minyak sawit.

“Dibanding negara negara ASEAN lainnya, tarif 19 persen itu membuat kita lebih kompetitif. Kita terkecil dibanding Vietnam dan Filipina yang masih dikenakan tarif 20 persen, Malaysia 25 persen, dan Thailand hingga 36 persen,” tambahnya.

Namun, pembebasan tarif untuk produk asal AS berisiko menciptakan gelombang barang murah yang bisa menekan pelaku usaha dalam negeri.

Sejumlah lembaga riset menunjukkan terdapat dua risiko yang mungkin timbul dari tarif nol persen untuk produk AS. Pertama, dari sisi pendapatan negara dan selanjutnya seputar ketahanan industri nasional. Kedua, kemungkinan munculnya deindustrialisasi dini.

Zenzia pun menyoroti sikap Presiden AS Donald Trump yang perlu disikapi secara hati-hati.

Untuk itu, ia berpendapat kesepakatan dagang dengan AS perlu dibarengi dengan klausul yang melindungi industri nasional, termasuk dari efek banjir barang impor.

Ia mengatakan masih masih ada waktu untuk memperbaiki kesepakatan dagang dengan AS.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan proses negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menekan tarif impor sejumlah komoditas strategis nasional di bawah 19 persen hingga 0 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah produk yang sedang diajukan dalam negosiasi tarif tersebut mencakup komoditas sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi oleh AS.

“Produk-produk itu antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya termasuk juga komponen pesawat terbang dan juga komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu seperti di free trade zone,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, meski saat ini AS telah menerapkan tarif impor 19 persen terhadap produk asal Indonesia, masih terdapat ruang negosiasi untuk penurunan tarif terhadap sejumlah produk yang dinilai strategis dan tidak bersaing langsung dengan industri domestik AS.

Airlangga mengungkapkan bahwa AS juga memperhatikan perlakuan tarif dari mitra dagang lain seperti Uni Eropa, yang melalui perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) telah memberikan tarif 0 persen untuk minyak kelapa sawit mentah (CPO) asal Indonesia.